REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Vietnam dinyatakan masuk ke dalam status zona hijau COVID-19 atau virus corona dapat dikendalikan, berdasarkan pengumuman Kementerian Kesehatan Vietnam, seperti diberitakan VNA, Kamis (28/7/2022). Menurut statistik terbaru Kementerian Kesehatan Vietnam, tingkat risiko COVID-19 di antara lebih dari 10.600 kelompok masyarakat dan lingkungan, 'zona hijau' mencakup 90,7 persen, 7,8 persen 'zona kuning', dan hanya 1,5 persen menjadi 'zona merah'.

Namun kementerian masih mencatat jumlah kasus baru yang cukup tinggi pada Rabu lalu dengan 1.460 kasus dan tertinggi dalam kurun waktu 70 hari. Dalam menanggapi kenaikan jumlah kasus di beberapa negara, Perdana Menteri Pham Minh Chinh memerintahkan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui surat resmi yang dikirim ke Komite Rakyat provinsi dan kota di seluruh negeri, kementerian, badan, dan lembaga pemerintah.

Hingga saat ini, lebih dari 240 juta dosis vaksin telah didistribusikan di Vietnam dengan cakupan luas untuk dosis pertama dan kedua, sehingga pandemi dapat dikendalikan di seluruh negeri. Akan tetapi, dalam surat kabar tercatat, banyak daerah dan lembaga menurunkan kewaspadaan, sementara pihak berwenang di beberapa tempat belum bekerja cukup cepat, sehingga membuat kemajuan vaksinasi berjalan lambat dari jadwal.

Sementara itu, pandemi tetap pelik dan tak terduga di dunia, dan gelombang baru infeksi telah muncul di sejumlah negara. Vietnam terus mencatat kasus sub varian baru Omicron yaitu BA,4 dan BA.5 serta menghadapi resiko wabah kembali.

Perdana Menteri Pham Minh menugaskan kementerian kesehatan, kementerian lain, dan pemerintah daerah untuk mengkampanyekan vaksinasi yang diluncurkan untuk menyelesaikan inokulasi pada anak-anak usia 5 - 11 tahun pada Agustus, menyelesaikan pemberian dosis ketiga dan keempat untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas, serta sesegera mungkin mempercepat suntikan vaksin ketiga untuk mereka yang berusia 12 - 17 tahun.

Petugas kesehatan, pasukan keamanan publik dan militer serta guru diminta untuk segera menerima vaksin. Mereka yang bekerja di sektor publik, pasokan layanan penting, wisata, pusat perdagangan, supermarket, pasar, bisnis, dan pusat industri juga diharuskan mendapatkan vaksin.

Pada surat kabar, kepala pemerintahan juga meminta komunikasi yang lebih baik mengenai vaksinasi, panduan kesehatan untuk sub varian baru Omicron, sejalan dengan pemeriksaan lebih terperinci, pengawasan dan promosi kegiatan inokulasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika