REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendukung rencana PT PLN (Persero) dalam mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu cara untuk mencapai target Carbon Neutral di 2060. Sebagai bentuk dukungan ke PLN, pemerintah telah merancang mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) yang merupakan suatu bentuk skema pembiayaan campuran (blended financing) untuk mempercepat pensiun dini PLTU serta membuka investasi untuk energi bersih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan skema pembiayaan ETM tersebut bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan adil dan terjangkau.
Sri Mulyani menegaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia. Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin.
Untuk itu, Sri Mulyani mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM. "Inilah yang kami sebut sebagai blended finance (pembiayaan campuran) sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau,” jelas Sri Mulyani, Kamis (14/7/2022).
Ia juga mengingatkan, sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, transisi energi berdampak besar untuk Indonesia. Terutama untuk PLN mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara. Namun bergantung sepenuhnya pada pembangkit berbasis EBT juga cukup mahal dan berisiko. Padahal di sisi lain PLN mesti memastikan bisa menyediakan suplai listrik yang andal dan terjangkau untuk masyarakat.
"Upaya kami dalam mengurangi karbon emisi berperan penting dalam penurunan emisi global. Untuk itu kami dari pemerintah juga akan membuat kerangka kebijakan yang memastikan proses ini kredibel dan menguntungkan semua pihak," tegas Sri Mulyani.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam paparannya menjelaskan bahwa PLN siap menjalankan arahan Pemerintah, baik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan transisi energi, salah satunya melalui rencana mempensiunkan PLTU untuk mendukung penurunan emisi.
PLN akan mengurangi jumlah PLTU sekitar 19 GW hingga 2045. Lalu disusul dengan penggunaan teknologi CCUS (carbon capture storage) pada PLTU yang masih akan beroperasi, untuk dapat mencapai carbon neutral di 2060.
"Untuk menjalankan rencana ini tentu kami butuh dukungan semua pihak. Karena rencana ini membutuhkan dana yang tidak sedikit," ujar Darmawan.
Darmawan menyambut baik upaya pemerintah dalam membentuk platform ETM. Ia menilai, dengan skema blended finance dalam ETM ini bisa menjadi solusi untuk pendanaan rencana retirement PLTU.
"PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama, baik dari sisi pendanaan, policy, teknologi dan lainnya,” ujar Darmawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika