REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Distribusi solar bersubsidi masih sangat rentan diselewengkan untuk kebutuhan industri. Untuk itu Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mengawasinya secara ketat di lapangan.

Hal ini ditekankan Komisi VII DPR saat rapat bersama dengan BPH Migas, Kamis (23/6/2022). Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi mengatakan, disparitas harga yang mencolok antara solar subsidi dan solar industri membuat banyak oknum yang ingin menyelewengkan solar subsidi ini.

Karena itu selalu ada potensi penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri yang tidak berhak menerimanya. "Ini sangat merugikan dan membebani APBN. Jangan sampai rakyat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan," kata Bambang, Kamis (23/6/2022).

Apalagi di saat kondisi sekarang, pemerintah juga harus memikirkan masyarakat, terutama daya beli masyarakat yang menurun. Untuk itu, subsidi harus diberikan kepada rakyat.

"Namun, kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, karena ada disvaritas harga antara solar subsidi dan solar industri," kata Bambang.

Legislator dapil Jatim IV ini melanjutkan, salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU. Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugasnya bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar.

Ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU sekaligus melihat plat kendaraan yang masuk. Transaksi pembelian dicatat, lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik.

Program digitalisasi SPBU sekaligus juga bisa memantau ketersediaan BBM bersubsidi yang beredar di tengah masyarakat. "Ini menjadi hal penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," ungkap Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika