REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Food and Agriculture Organization (FAO) dan PBB telah mengeluarkan peringatan soal krisis pangan global, terkait beberapa hal termasuk perang Rusia-Ukraina. Atas dasar itu pemerintah diminta persiapkan langkah nyata apabila krisis kelangkaan pangan dunia terjadi.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah nyata dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Menurutnya, jika tidak diantisipasi, krisis pangan dunia akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.
“Tingginya harga bahan pokok disebabkan komoditas pangan yang semakin langka. Kita harus segera melakukan langkah riil untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang sudah menjadi kekhawatiran sejumlah negara,” kata Daniel Sabtu (4/6/2022).
Daniel mengatakan, berbagai permasalahan global berpartisipasi terhadap ancaman krisis pangan. Lonjakan harga komoditas pun terjadi imbas perang Rusia dan Ukraina.
Sejumlah negara banyak yang menghentikan keran ekspor pangan global seperti gandum dan kedelai sehingga membuat harga produk turunannya ikut terimbas seperti tepung terigu. Hal ini mendorong inflasi karena mempengaruhi sektor industri.
Lebih lanjut, Daniel juga menyampaikan saat ini harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan, belum lagi mencuatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat stok daging hewan ternak menurun di pasaran sehingga harganya melambung tinggi.
“Perlu ada peningkatan produksi pangan melalui program-program yang efektif dan cepat memberikan hasil agar Indonesia siap menghadapi krisis pangan. Kurangnya pasokan dari peternak dan petani menjadi penyebabnya dan ini yang harus segera diatasi,” jelasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar imbas dari kenaikan harga pangan di tingkat global tidak terlalu menekan kondisi di Tanah Air. Ia menyebutkan, DPR RI melalui fungsi anggaran juga mendukung upaya mitigasi risiko global melalui penambahan alokasi subsidi pada tahun 2022 ini.
“Menurut saya ada 2 hal yang mungkin kita lakukan. Pertama adalah program memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk peningkatan produksi pangan dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya. hal tersebut perlu dilakukan agar Pemda memiliki anggaran untuk menyiapkan cadangan pangan di tingkat bawah,” jelas legislator dapil Kalimantan Barat I ini.
Di sisi lain, Daniel juga mendukung kebijakan diversifikasi pangan yang tengah digalakkan Presiden Joko Widodo melalui penanaman sorgum. Daniel mengatakan, diversifikasi pangan akan menjadi solusi agar Indonesia tidak hanya bergantung pada komoditas pangan strategis seperti beras.
“Kita juga tidak perlu lagi tergantung pada gandum dan jagung dari hasil impor. Namun program diversifikasi pangan harus dibarengi dengan sosialisasi luas sehingga masyarakat sudah siap manakala mengalami perubahan budaya pangan,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
