REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mewaspadai tekanan surat utang pada tahun ini. Hal ini merespons pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang berdampak terhadap suku bunga, termasuk kenaikan biaya surat berharga negara (SBN) dan beban pembayaran utang yang meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sejak The Fed mengambil kebijakan menaikkan suku bunga secara agresif dan pengurangan balance sheet AS secara signifikan, pengetatan likuiditas global mulai terjadi.

Dengan antisipasi fenomena ini, maka kebijakan penyesuaian suku bunga yang diterapkan pada 2018 akan berdampak signifikan terhadap cost of fund seluruh dunia. "Maka perlu kita lakukan antisipasi pengelolaan surat utang negara Indonesia," ujar Sri Mulyani saat rapat paripurna DPR, Selasa (31/5/2022)

Menurutnya kombinasi antara likuiditas yang mengetat dan kebijakan dolar AS menguat yang ditempuh AS memicu volatilitas di pasar keuangan global. "Akibatnya, aliran modal asing di negara berkembang akan keluar," kata dia.

Dalam RAPBN 2023, Sri Mulyani menargetkan imbal hasil atau yield SBN 10 tahun sebesar 7,34 persen hingga 9,16 persen atau jauh lebih tinggi daripada tahun ini sebesar 6,4 persen. Menurutnya, kenaikan yield ini juga untuk mengantisipasi ketidakpastian global yang terjadi pada tahun depan. 

"Peningkatan ini harus kami antisipasi dan tercermin postur APBN 2023. Kondisi tingginya ketidakpastian global diperkirakan masih berlanjut pada 2023, mendorong penetapan asumsi SBN 10 tahun yang lebih tinggi dari 2022," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika