Rusia akan melegalkan pembayaran kripto "cepat atau lambat," menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, Denis Manturov.

Melansir dari Cointelegraph, Jumat (20/05) pemerintah negara itu telah mengeksplorasi berbagai permainan adopsi kripto sepanjang tahun 2022, tetapi belum menyelesaikan kebijakan konkret apa pun mengenai pembayaran aset digital. Namun, legalisasinya telah direkomendasikan oleh Kementerian Keuangan Rusia melalui tagihan "On Digital Currency" mulai April.

Baca Juga: Korea Selatan Ingin Lindungi Investor, Pemerintah Hadirkan Sistem Lisensi untuk Perusahaan Kripto

Menurut terjemahan laporan Kamis dari outlet media lokal TASS, Manturov ditanyai di forum pendidikan New Horizon minggu ini tentang apakah pembayaran kripto yang dilegalkan sedang dikerjakan:

"Saya pikir begitu. Pertanyaannya adalah kapan ini akan terjadi, bagaimana hal itu akan terjadi dan bagaimana hal itu akan diatur. Sekarang baik Bank Sentral dan pemerintah secara aktif terlibat dalam hal ini. Tetapi semua orang cenderung memahami bahwa ini adalah tren saat ini, dan cepat atau lambat dalam satu format atau lainnya, itu akan dilakukan."

"Tapi, sekali lagi, itu harus legal, benar, sesuai dengan aturan yang akan dirumuskan," tambahnya.

Bank Sentral Rusia (CBR) dan Kementerian Keuangan sampai saat ini memiliki pandangan yang sepenuhnya berlawanan tentang peraturan kripto, dengan bank sentral mencari larangan langsung sementara kementerian mencari peraturan untuk perpajakan.

Baru-baru ini pada bulan Januari, CBR telah mengusulkan larangan menyeluruh terhadap perdagangan dan penambangan kripto lokal karena potensi "risiko stabilitas keuangan" yang terkait dengan sektor ini.

Namun, setelah invasi yang sedang berlangsung ke Ukraina, CBR mengakui bulan lalu untuk mengambil terlalu banyak sikap agresif terhadap kripto yang mungkin telah menghambat pertumbuhan sektor ini.

Baca Juga: China Masih Jadi Tuan Rumah Penambangan BTC Meski Ada Larangan? Berikut Data CBECI

Gubernur bank, Elvira Nabiullina, mencatat bahwa banyak sanksi ekonomi yang ditempatkan pada negara itu adalah pendorong utama dalam mengubah sentimen anti-kripto-nya, karena sekarang terlihat untuk mendapatkan pasar aset digital lokal menjadi "negara kerja."

Ikuti Whatsapp Channel Republika