REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak bagi perekonomian global. Hal ini turut menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyusunan APBN 2022 telah mengantisipasi risiko besar seperti mutasi varian Covid-19 yang kemudian terjadi saat omicron menyebar.

"Konflik Rusia dan Ukraina berpotensi, dari pelaksanaan APBN 2022 mengalami perubahan, baik dari sisi penerimaan negara yang satu sisi akan mendapatkan pendapatan dari pemulihan ekonomi maupun dari kenaikan harga komoditas, tetapi juga dari sisi belanja negara, terutama belanja untuk melindungi masyarakat kita," ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (13/4/2022).

Sri Mulyani menyebut tingginya harga energi membuat biaya produksi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) meningkat. Tetapi pemerintah tidak dapat serta merta menaikkan harga listrik dan BBM karena akan memengaruhi perekonomian masyarakat.

“Maka itu, terdapat subsidi dan kompensasi dari APBN untuk menutupi selisih harga jual dengan biaya produksinya,” ucapnya.

Berikut postur APBN 2022 yang pada awalnya direncanakan pemerintah:

* Pendapatan negara: Rp 1.846,1 triliun

* Perpajakan: Rp 1.510 triliun

* PNBP: Rp 335,6 triliun

* Hibah: Rp 0,6 triliun

* Belanja Negara: Rp 2.714,2 triliun

* Belanja Pemerintah Pusat: Rp 1.944,5 triliun

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Rp 769,6 triliun

* Defisit APBN: Rp 868 triliun (4,85 persen terhadap PDB)

"Target defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp 868 triliun untuk mengantisipasi tren makro global dan memulihkan aktivitas perekonomian domestik," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika