REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian RI mendorong pengembangan ekonomi keumatan berbasis syariah melalui kemandirian pesantren. Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartanto mengatakan beberapa kegiatan ekonomi keumatan terus didorong pemerintah.
"Pemerintah sudah merger bank syariah jadi Bank Syariah Indonesia untuk jadi motor penggeraknya," kata dia dalam Forum Silaturahmi Ulama di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/3).
Ia mendorong bank-bank syariah untuk memberikan perhatian khusus pada sektor UMKM, termasuk di pondok pesantren. Peran pendampingan sangat diperlukan untuk mereka bisa mengembangkan unit-unit usaha yang telah banyak diinisiasi.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM dengan memberikan sertifikasi halal secara gratis. Maka dari itu, pemerintah bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa halal.
Airlangga menambahkan, keterlibatan organisasi keislaman masyarakat juga sangat diperlukan untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM dalam deklarasi halal mandiri. Ini menjadi salah satu upaya untuk UMKM bangkit dari pandemi Covid-19.
Airlangga mengatakan, dana yang disediakan pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada 2022 yakni sebesar Rp 455 triliun. Untuk menjaga kesejahteraan rakyat dalam perlindungan sosial yaknk sebesar Rp 125,8 triliun.
"Sebentar lagi kita akan menyalurkan bantuan kepada pedagang kaki lima, nelayan, pengusaha warung, sebesar masing- masing Rp 600 ribu pada 2,7 juta orang melalui TNI Polri," katanya.
Bantuan akan dibagikan di 212 kabupaten kota. Ia berharap agar kemiskinan ekstrem bisa hilang dari Indonesia pada 2024 dan pemerintah berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menambahkan, Sulawesi Selatan berkomitmen membangun ekonomi keumatan. Salah satunya dengan menciptakan UMKM dari pondok pesantren.
Ia menyebut jumlah UMKM bertambah karena masa pandemi. Pada 2019, jumlahnya sekitar 940 ribu usaha dan mengalami menaikan menjadi 1,2 juta pada 2020 dan 1,5 juta unit usaha pada 2021.
"Karena banyak yang dirumahkan, banyak yang membuka usaha sendiri dengan bantuan dari pemerintah," katanya.
Pemerintah daerah juga mencatat kenaikan UMKM berorientasi ekspor karena mulai banyaknya stimulus. Sejumlah program untuk UMKM ekspor telah diberikan pada 1.500 unit usaha berorientasi ekspor.
Pada kesempatan Forum Silaturahim Ulama bersama Menko Perekonomian, Kemenko juga menyerahkan bantuan pada 12 pondok pesantren sejumlah total Rp 120 juta. Bantuan tersebut untuk mengembangkan unit usaha pesantren.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
