REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembelian minyak mentah Iran oleh China mengalami peningkatan tajam dalam beberapa bulan terakhir dan melebihi rekor puncak yang pernah dilakukan China dan Iran pada 2017 lalu.
Peningkatan pembelian terjadi di tengah pembicaraan antara Teheran dan kekuatan dunia untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang akan mencabut sanksi AS terhadap ekspor minyak Iran. Pembicaraan semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir.
Kehadiran minyak Iran diprediksi akan mengurangi pasokan global yang ketat dan menurunkan harga minyak mentah yang telah menyentuh 100 dolar AS per barel menyusul invasi Rusia ke Ukraina.
Tiga pelacak tanker melaporkan impor China melebihi 700 ribu barel per hari (bph) untuk Januari. Angka ini melampaui puncak 623 ribu barel per hari yang dicatat oleh bea cukai China pada 2017 sebelum mantan Presiden AS Donald Trump memberlakukan kembali sanksi pada 2018 terhadap ekspor minyak Iran. Impor rata-rata diperkirakan mencapai 780 ribu bph pada November-Desember.
"Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sejauh ini memilih untuk tidak memberlakukan sanksi terhadap individu dan perusahaan China di tengah negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015," tulis laporan //Reuters// yang dirilis Rabu (2/3/2022).
Rekor pembelian minyak Iran oleh China akan berarti lebih sedikit pasokan yang akan tersedia untuk pembeli Teheran sebelumnya seperti penyulingan India dan Eropa jika sanksi dihapus dan Republik Islam itu diizinkan melanjutkan ekspor minyak.
"Hal itu juga berarti bahwa minyak Iran yang lebih murah akan terus menekan pasokan saingan dari Brasil dan Afrika Barat," lanjut laporan tersebut.
China dan Iran menolak memberikan komentar terkait pembelian minyak tersebut. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan AS mengetahui pembelian minyak Iran oleh China dan telah membicarakan masalah ini dengan Cina.
"China adalah mitra dagang penting bagi Iran, jadi, tentu saja, diskusi kami dengan China tentang cara terbaik untuk mendapatkan pengembalian timbal balik untuk mematuhi JCPOA termasuk diskusi tentang penegakan sanksi," kata juru bicara merujuk pada kesepakatan nuklir 2015 secara resmi yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau rencana aksi komprehensif bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
