REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut transparansi pajak dan pertukaran informasi terkait perpajakan menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara di Asia pun sepakat untuk meningkatkan kerja sama perpajakan melalui Asia Initiative.

Indonesia sebagai Presidensi G20 menggelar pertemuan Asia Initiative yang pertama. Adapun pertemuan itu mengusung tema Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan transparansi perpajakan (tax transparency) dan pertukaran informasi (exchange of Information/EOI) telah menjadi perhatian banyak negara terutama di Asia. Adapun kerja sama sangat penting terhadap penegakan hukum terkait perpajakan yang tak hanya mencakup satu negara.

"Kerja sama internasional bidang tax transparency dan EOI sangat penting untuk mengakselerasi mobilisasi pendapatan domestik, dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/2/2022).

Dia turut mengajak negara-negara di Asia dapat bergabung ke dalam Asia Initiative dan mendapatkan manfaat dari kerja sama di bidang transparansi perpajakan dan EOI. Adapun pertemuan Asia Initiative dihadiri pemimpin otoritas pajak dari lima negara Asia anggota G20, perwakilan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia anggota Global Forum, Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR).

Peluncuran kegiatan Asia Initiative telah dilaksanakan pada acara Plenary Meeting of the Global Forum pada 17 November 2021. Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa turut menyatakan dukungan atas pembentukan Asia Initiative tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika