REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memberikan Shareholder Loan (SHL) kepada PT Waskita Toll Road (WTR) sebesar Rp 6,42 Triliun. Pinjaman tersebut bersumber dari hasil Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diterima perseroan pada akhir tahun 2021.
"Pemberian SHL tersebut dalam rangka penyelesaian jalan tol milik WTR yang tengah pada tahap konstruksi," kata Direktur Utama Perseroan, Destiawan Soewardjono, dalam keterangan resminya, Rabu (16/2).
SHL tersebut akan digunakan WTR untuk setoran modal kepada PT Waskita Sriwijaya Tol, PT Waskita Bumi Wira dan PT Trans Jabar Tol serta pemberian dana dalam bentuk SHL kepada PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, PT Waskita Transjawa Toll Road dan PT Cimanggis Cibitung Tollways.
"Selain itu, pemberian SHL diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usaha WTR sehingga nantinya akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai Pemegang Saham mayoritas dari WTR," jelas Destiawan.
Seiring dengan dukungan dari Pemerintah serta implementasi 8 streams penyehatan keuangan Waskita, Perseroan akan fokus pada peningkatan kinerja operasional, salah satunya melalui penyelesaian jalan tol bersama WTR. Langkah ini diyakini akan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan pada 2022 dengan cara meningkatkan pendapatan dari sektor konstruksi (peningkatan burn rate).
"Dengan adanya dukungan dari Pemerintah melalui PMN tahun 2021, kami yakin Perseroan dapat melanjutkan proses penyelesaian jalan tol yang sempat tertunda semenjak pandemi Covid-19," ujar Destiawan.
Selain meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, menurut Destiawan, penyelesaian jalan tol juga dapat memperlancar proses divestasi yang sedang dijalankan Perseroan. Hal ini disebabkan kecenderungan investor memilih jalan tol yang telah beroperasi, baik beroperasi parsial maupun penuh.
Sebagai informasi, pada tahun 2022 Perseroan akan memperoleh PMN senilai Rp3 Triliun. PMN tahun 2022 tersebut merupakan PMN tambahan yang bertujuan untuk penyelesaian jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung dan Ciawi – Sukabumi.
"Dapat kami sampaikan terkait proyek proyek yang kontraknya dengan Pemerintah sampai dengan saat ini tidak ada masalah dengan financing-nya," tutup Destiawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika