Senin 07 Feb 2022 08:39 WIB

KKP Rancang Bangun Command Centre di Maluku Antisipasi Ilegal Fishing

Pada zona itu nantinya akan diawasi dengan satelit dan pesawat terbang pengawas

Sejumlah pedagang menunjukan ikan segar yang baru tiba di Pasar Ikan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Ahad (29/8/2021) malam. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah menginisiasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dengan rencana pembangunan berbagai infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan terpadu, kawasan industri perikanan, dan perpanjangan landas pacu bandara internasional yang mampu membawa produk perikanan ke pasar internasional.
Foto: Antara/FB Anggoro
Sejumlah pedagang menunjukan ikan segar yang baru tiba di Pasar Ikan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Ahad (29/8/2021) malam. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah menginisiasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dengan rencana pembangunan berbagai infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan terpadu, kawasan industri perikanan, dan perpanjangan landas pacu bandara internasional yang mampu membawa produk perikanan ke pasar internasional.

REPUBLIKA.CO.ID,  MAKASSAR--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merencanakan pembangunan command centre di Provinsi Maluku untuk mengantisipasi illegal fishing. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Makassar, Minggu, mengatakan  command centre tersebut akan mengawasi aktivitas di perairan Indonesia yang akan dibagi ke dalam 6 zona. Khususnya di zona 3 menjadi wilayah laut Maluku.

"Kami awasi dengan satelit 24 jam untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, nanti kami buat di Kantor Gubernur Maluku sebagai salah satu pusat pengendalian akan kami pasang untuk mengontrol zona 3 itu," ujarnya.

Baca Juga

Sakti mengungkapkan  pada zona itu nantinya akan diawasi dengan satelit, pesawat yang selalu berputar meninjau dari udara dan kapal yang juga mengawasi 24 jam, dan ini pula dilakukan di seluruh dunia. Pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur yang direalisasikan ke dalam pembagian zona perairan akan dimonitor oleh sistem pengawasan yang terintegrasi berbasis satelit.

Melalui Command Centre itu bisa melihat kapal yang mengambil ikan, termasuk jumlahnya, serta izin yang dikeluarkan untuk industri."Jika itu ternyata lebih dari jumlah yang ada, nanti akan segera ditangkap, kebetulan kita punya pasukan," ujarnya.

 

"Kapal pengawas perikanan akan melakukan operasi pengawasan, seluruhnya akan terhubung dengan command centre di pusat dan di tempat Gubernur Maluku," kata dia lagi.

Sakti menyebutkan bahwa potensi hasil laut dari Maluku yang berada di zona 3 mencapai 3,9 juta ton dengan nilai produksi sebesar Rp117 triliun.Sakti mengemukakan dengan potensi laut yang sangat besar tersebut, KKP telah membagi kuota ikan yang disiapkan bagi para investor hingga nelayan lokal.

Kuota ikan yang akan diberikan kepada investor dalam dan luar negeri yaitu 2,6 juta ton per tahun, dan untuk nelayan lokal yakni 268.800 ton per tahun.Pada zona 3 terdapat wilayah yang dikhususkan bagi nelayan tradisional sebagai zona penangkapan ikan terbatas. KKP memberikan kuota kepada nelayan lokal sebesar 168.700 ton per tahun.

 

sumber : antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement