REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu komitmen pemerintah. Hal itu sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
UMKM dinilai memegang peranan penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusinya mencapai 61 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri untuk mengunjungi kegiatan UMKM di Desa Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Ahad (30/1/2022). Selain berkeliling mengunjungi booth usaha mikro, Airlangga juga melakukan dialog langsung dan berdiskusi dengan para pelaku UMKM yang didominasi oleh ibu rumah tangga.
"Pemerintah telah menyiapkan beberapa program agar usaha yang dikelola Ibu-ibu dapat terbantu di masa pandemi. Selain itu, dengan minyak goreng seharga Rp 14 ribu ke bawah, dapat membantu para pelaku UMKM," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Senin (31/1/2022).
Dalam kunjungan tersebut, sedikitnya terdapat 20 UMKM yang turut berpartisipasi. Di antaranya Melati Nata De Coco, Pecel Bu Gendul, Mooicraf, Mecca Jewellery, Warung Bu Kayah, serta berbagai usaha mikro lainnya.
Salah satu pelaku usaha yakni Sutia, memiliki usaha produksi nata de coco rumahan tanpa bahan pengawet dengan label Melati Nata De Coco. Usaha yang dirintis berkat dorongan suaminya tersebut, dimulai pada saat Sutia terkena pemutusan hubungan kerja.
Guna membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19 agar dapat bangkit kembali, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di antaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM.
Pada 2021, terdapat beberapa stimulus pada program PEN Dukungan UMKM, alokasi anggarannya sebesar Rp 96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain Subsidi Bunga (KUR dan Non KUR), Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).
Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Tercatat sampai 31 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM untuk tahun 2021 sebesar Rp 83,19 triliun dengan jumlah debitur per UMKM sebanyak 34,59 juta.
Untuk Jawa Tengah, total UMKM yang telah memanfatkan BPUM mencapai 1.600.165 penerima. Di antaranya telah disalurkan di Kota Semarang sebanyak 73.913 penerima dan Kabupaten Semarang sebanyak 30.390 penerima.
Ditambah lagi, pada 2022 Pemerintah juga kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp 373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3 persen sehingga suku bunga KUR 3 persen berlanjut hingga akhir Juni 2022. "Dengan hadirnya program-program Pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan dan penguatan UMKM diharapkan stabilitas ekonomi di daerah, khususnya di Kota Semarang ini, dapat tercapai," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika