REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan perampingan jumlah BUMN merupakan bagian dari transformasi yang dijalankan Kementerian BUMN. Dengan jumlah BUMN yang ramping, Erick meyakini, pengawasan dan perbaikan kinerja akan lebih optimal.
Erick berharap program transformasi dapat berlanjut pada masa kepemimpinan menteri BUMN berikutnya.
"Saya meyakini ketika saya selesai jadi menteri, paling 70 persen (transformasi yang selesai), perlu waktu 12 tahun sampai 18 tahun. Artinya, 30 persen berikutnya ada di menteri BUMN yang baru. Kalau yang 70 persen tidak dilanjutkan, ya kembali jadi nol lagi," ujar Erick saat mengisi kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Erick menilai keberlanjutan program menjadi hal yang krusial dalam peningkatan daya saing BUMN ke depan. Erick mengaku telah berhasil merampingkan jumlah BUMN, dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Erick merasa jumlah 41 BUMN masuk termasuk banyak.
"Contoh, sudah turunkan 108 BUMN jadi 41 BUMN, apakah cukup? Enggak, mestinya 30 (BUMN), tapi tidak keburu di zaman saya, jadi masih bisa di-merger-merger lagi," ucap Erick.
Erick sendiri telah menggabungkan sejumlah BUMN yang selama ini memiliki fokus bisnis yang sama, seperti PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics) yang bergabung ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang bergabung dengan PT Perikanan Indonesia (Perindo), dan PT Pertani masuk ke dalam PT Sang Hyang Seri.
"Jangan sampai BUMN jadi sebuah guritia bisnis yang mematikan pengusaha lokal, pengusaha daerah, dan UMKM, karena semua bisnisnya mau diambil," kata Erick.
Dengan sepertiga kekuatan ekonomi bangsa, Erick menilai BUMN seharusnya justru menjadi lokomotif pembangunan dan menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika