Indonesia melakukan itu dengan melahirkan sejumlah kebijakan fiskal, seperti reformasi perpajakan, memperbaiki APBN dari sisi spending, pengurangan utang dan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati. Selain itu juga ada reformasi struktural seperti UU Cipta Kerja yang dapat memperbaiki infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan ketahanan negara.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menambahkan, peran bank sentral dalam jalur keuangan G20 juga sangat perlu koordinasi erat. Terutama di ranah moneter, transformasi sektor keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran.
Perry mengatakan, Indonesia berpesan adanya kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter. Negara maju yang akan melaksanakan normalisasi harus berkomunikasi secara jelas untuk mengindari dampak domino pada negara lain.
"Peran lembaga internasional juga penting untuk membantu negara-negara emerging," katanya.
Di sektor keuangan, normalisasi juga harus dilakukan secara hati-hati. Penerapannya harus memperhatikan kondisi luka memar yang masih dirasakan industri karena pandemi.
Selain itu, pembahasan juga akan menyentuh aspek sistem pembayaran dan Central Bank Digital Currency (CBDC). G20 mendorong agar sistem pembayaran digital tersambung antar negara sehingga menciptakan efisiensi dan integrasi.
Hal ini juga akan berkaitan erat dengan inklusi keuangan yang ujungnya mengangkat UMKM dan ekonomi kerakyatan. Terkait CBDC, G20 akan membahas setidaknya prinsip-prinsip utama dalam pengembangan CBDC.
"Kita bisa bahas bagaimana arahnya, berbagai pelajaran penting yang sudah ada, kalau bisa prinsip-prinsip utama dalam kembangkan CBDC," katanya. Seperti konsep desainnya, sistem infrastruktur yang diperlukan, hingga pilihan teknologi. Mulai dari blockchain, stable coin, atau distributed ledger technology.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
