REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Anggota DPR RI, Muhammad Rapsel Ali mengatakan klaster pangan lokal berdasarkan pulau dan komoditasnya sangat dibutuhkan Indonesia. Dan jika mampu di-upgrade menjadi industri strategis nasional, ia percaya Indonesia bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah pengangguran di negeri ini.
Menurut Rapsel, kondisi tanah yang bagus dan status Indonesia sebagai negara beriklim tropis membuat berbagai jenis tanaman bisa tumbuh dengan subur di negeri ini. Demikian pula dengan ternak. Makanya, pemerintah, kata dia, hanya perlu menyiapkan peta pangan untuk mengidentifikasi potensi setiap daerah.
Dan kalau masing-masing daerah memiliki potensi tanaman dan hasil pangan sendiri, itu akan menempatkan Indonesia sebagai pemain penting atau bahkan bisa menjadi pemain utama lumbung pangan dunia.
“Indonesia bukan hanya sebagai super hub pangan internasional tapi juga akan ada jaminan terkait ketercukupan gizi nasional sehingga kemandirian pangan nasional benar-benar dapat tercapai,” kata Rapsel, dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (29/11).
Tapi politisi NasDem itu menegaskan, Indonesia tidak boleh puas hanya sebatas menjadi lumbung pangan. “Harus di-upgrade sebagai industri strategis nasional dengan salah satu bekalnya adalah riset pangan nasional. Ini sebagai penunjang industri strategis nasional,” jelas Rapsel.
Khusus riset, kata dia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bisa mengambil peran. "BRIN diharapkan sebagai pilar utama riset nasional untuk memperkuat kedaulatan kemandirian pangan nasional," tegas legislator NasDem tersebut.
Menantu Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin itu menyatakan, jika klaster pangan lokal dan pengembangan industri pangan serta produk pangan (Food and Product Food/ FPF) berjalan baik, ia optimistis persoalan kemiskinan akan teratasi. Itu karena akan ada banyak sekali lapangan kerja yang bisa tercipta.
Rapsel bahkan menyebut akan ada jutaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bisa dihadirkan. “Jika semua hal tersebut dilaksanakan maka negara kita mampu menciptakan 15 juta UMKM berbasis industri pangan mandiri yang berkesinambungan. Itu berarti akan sangat banyak lapangan kerja produktif yang bisa hadir di tengah masyarakat,” jelasnya.
Saat ini, menurut Rapsel, yang semua pihak hanya berharap Badan Pangan Nasional (BPN) diisi sumber daya manusia (SDM) terbaik. BPN sendiri terbentuk berdasarkan Perpres Nomor 66 tahun 2021.
“Setelah terbentuk struktur organisasi, maka harus ditingkatkan menjadi UU sehingga kemandirian industri pangan sebagai industri strategis nasional lebih terjamin keberlanjutannya,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika