REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI M Misbakhun mewanti-wanti pemerintah punya solusi jitu untuk Garuda Indonesia. Menurutnya, jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil.
Misbakhun menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11).
"Garuda ini mau kita apakan?" ujarnya dalam keterangan persnya.
Legislator Partai Golkar itu menjelaskan pemerintah sudah menggelontorkan trilinan rupiah melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk Garuda Indonesia. Namun, kondisi maskapai flag carrier itu tak membaik.
"Garuda dapat dari PMN, sementara tidak memperbaiki situasi," kata Misbakhun.
Oleh karena itu, Misbakhun menilai persoalan di Garuda bukan hanya menyangkut suntikan dana. "Pemegang sahamnya adalah Ibu (Menkeu, red), ini kan bisnis modelnya harus diperbaiki, atau seperti apa?" kata mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu.
Saat ini Garuda Indonesia menanggung utang yang mencapai USD 7 miliar atau di atas Rp 100 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan terakhirnya membeber pemegang saham Garuda ialah pemerintah (65,4 persen), PT Trans Airways (28,27 persen), dan publik (11,19 persen).
Misbakhun menyatakan Garuda Indonesia memiliki nilai historis sehingga harus dipertahankan. "Penting bagi negara memiliki simbol seperti itu," katanya.
Menkeu Sri Mulyani dalam raker itu merencanakan dana suntikan untuk BUMN melalui PMN pada 2022 mencapai Rp 35,5 triliun. Namun, dalam daftar BUMN penerima PMN itu tak ada nama Garuda Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
