REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI Sunarso mengaku gembira dengan pencapaian rights issue BRI. Sunarso menyebut rights issue BRI sangat memuaskan lantaran mampu menghasilkan sebanyak 28,2 miliar saham baru yang ditawarkan dan telah terserap seluruhnya senilai Rp 95,9 triliun serta terjadi oversubscribed sebesar 1,53 persen.
"Tugas kami di korporasi, meski korporasi BUMN, adalah selalu create value (menciptakan nilai), baik nilai ekonomi atau nilai sosial," ujar Sunarso saat seremoni opening bell atau pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka rights issue BRI di Mainhall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (29/9).
Sunarso menyebut inisiatif besar dalam bentuk rights issue BRI selaras dengan visi BRI yang ingin menjadi the Most Valuable Banking Group in ASEAN dan Champion on Financial Inclusion. Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Sunarso, BRI selalu menciptakan nilai untuk pemangku kepentingan dan pemegang saham dengan memastikan sumber pertumbuham baru.
"Sumber pertumbuhan baru untuk BRI yang memiliki DNA UMKM tentu UMKM, oleh karena itu, tidak bisa tidak, kita harus menjadi juara dalam keuangan inklusif," ucap Sunarso.
Sunarso menilai penciptaan nilai harus dapat dipahami dan memberikan ragam layanan dengan harga yang semurah mungkin melalui sinergi tiga BUMN dalam holding ultra mikro bersama Pegadaian dan PNM.
Dia menyebut kehadiran holding ultra mikro akan memberikan sejumlah manfaat bagi nasabah, karyawan, negara, dan juga investor. Sunarso menyebut karyawan tiga BUMN memiliki kesempatan menumbuhkembangkan karir secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Untuk pemegang saham, ucap Sunarso, holding ultra mikro akan memberikan kepastian sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan di masa mendatang. Sunarso mengatakan holding ultra mikro juga akan memberikan kontribusi lebih besar kepada negara melalui dividen atau pajak.
"Yang paling penting terciptanya integrasi data, terutama di akar rumput ekonomi," ungkap Sunarso.
Sunarso menilai pemerintah memerlukan data yang akurat mengenai pelaku ultra mikro dan UMKM yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi. Sunarso mengatakan penyaluran stumulus memerlukan sejumlah hal penting yakni pendanaan, data, saluran, dan komunikator publik.
"Ekosistem ultra mikro ini akan mengintegrasikan data bagi pemerintah dalam mengambil keputusan besar," kata Sunarso menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika