REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PT Pertamina (Persero) terus mendorong produktivitas kerja, target dan pencapaian perusahaan dengan menjamin keamanan, kenyamanan, dan iklim kerja yang harmonis bagi Pekerja Pertamina dan mitra kerja di seluruh Pertamina Group. Salah satunya dengan menegaskan komitmen Zero Harassment untuk memastikan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan dan pelecehan.  

Deklarasi Komitmen Zero Harassment ditegaskan dengan mencanangkan Respectful Workplace Policy pada 31 Agustus 2021. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi manajemen dan seluruh pekerja Pertamina Group di seluruh tingkatan holding, subholding dan anak perusahaan.

Komitmen tinggi Pertamina untuk Zero Harassment tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat global dalam penerapan Environmental, Social and Governance (ESG) dan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's) yang akan menjamin  keberlanjutan perusahaan. 

Dari 7 point SDGs yang menjadi prioritas Pertamina, komitmen Zero Harassment terkait dengan SDGs point 5 yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Prioritas lainnya, terkait dengan point 8 yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Selain itu, Zero Harassment juga sesuai dengan tata nilai dari AKHLAK yakni harmonis yang berarti tidak ada perbedaan suku, agama, usia, gender maupun jabatan. 

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan Zero Harassment telah menjadi komitmen bersama dari seluruh jajaran Executive Board Pertamina. Agar semua pihak internal maupun eksternal, melihat top management Pertamina memiliki komitmen yang sama untuk respectful workplace ini.

“Kita berharap dengan komitmen ini, nanti dengan sosialisasi yang dilakukan dan ajakan serta reminder yang terus kita lakukan, maka tidak ada lagi terjadi diskriminasi, pelecehan, kekerasan, di lingkungan kita,” tegas Nicke. 

Selain peraturan untuk pencegahan munculnya tindakan diskriminasi dan pelecehan, Pertamina juga telah menyediakan program untuk peningkatan kesadaran dalam pencegahan dan larangan diskriminasi, kekerasan dan pelecehan. Selain itu untuk perlindungan para korban, Pertamina  menyediakan layanan konsultasi dan konseling sebagai bentuk keseriusan perusahaan.

“Saya menghimbau, saya meminta, saya menginstruksikan pada seluruh jajaran dan pekerja, jika mengalami atau melihat terjadinya diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan maka harus melakukan pelaporan,” tegas Nicke. 

Beberapa jalur pelaporan yang telah dibuka diantaranya melalui atasan, Human Capital, Email [email protected] serta prosedur Whitsle Blowing System yakni email [email protected]. Pelaporan akan ditindaklanjuti dan apabila terbukti maka terdapat sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku, dengan sanksi maksimum berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Ayo kita perjuangkan Zero Harassment dan wujudkan lingkungan kerja yang aman, kondusif dan inklusif agar bisa mendukung produktivitas kerja dan pencapaian target perusahaan kedepan,” kata Nicke.

Ikuti Whatsapp Channel Republika