REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN mendapatkan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 208 miliar. Anggaran itu hanya 85 persen dari usulan.

"Untuk kinerja anggaran tahun 2022, kami mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 208 miliar," ujar Erick Thohir dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (30/8).

Menurut Menteri BUMN, anggaran Kementerian BUMN TA 2022 tersebut hanya 85 persen dari usulan anggaran yang diajukan atau dibandingkan dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp 244,8 miliar. "Adapun peruntukkan bagi anggaran Kementerian BUMN TA 2022 tersebut, antara lain 60 persen untuk belanja barang sebesar Rp 125 miliar, kemudian belanja modal Rp 7,89 miliar dan untuk belanja pegawai sebesar Rp 75,16 miliar," kata Erick Thohir.

Terkait anggaran Kementerian BUMN yang diberikan untuk 2021 sebesar Rp 244,8 miliar, realisasi penyerapannya pada Agustus 2021 sebesar 61 persen. Ini terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi Rp 39,36 miliar atau 67,7 persen dari pagu anggaran Rp 58,14 miliar. Kemudian, realisasi belanja modal Rp 4,93 miliar atau 45,8 persen dari pagu anggaran Rp 10,76 miliar, dan realisasi belanja barang Rp 58,82 miliar atau 58,8 persen dari pagu anggaran Rp 124,15 miliar.

"Kami tetap optimistis pada tahun ini kita bisa menyerap di atas 90 persen," ujar Erick.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan pagu indikatif Kementerian BUMN TA 2022 sebesar Rp 208,2 miliar dan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 33,34 miliar. Menurut Erick Thohir, pagu indikatif tersebut lebih rendah dari pagu indikatif pada 2021 sebesar Rp 244,8 miliar atau 85,06 persen. Kalau melihat dari 2020 ke 2021 dan 2022, anggaran Kementerian BUMN terus mengalami penurunan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika