REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjelaskan kemungkinan adanya vaksinasi berbayar atau mandiri bagi masyarakat pada tahun depan. Tercatat pemerintah mengalokasikan APBN sebesar Rp 35 triliun sampai Rp 36 triliun digunakan pengadaan vaksin gratis kepada masyarakat demi mengejar kekebalan komunal (herd immunity).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana vaksinasi mandiri bisa mempercepat program vaksinasi nasional selain dari anggaran pemerintah.
"Di dalam RAPBN memang disebutkan kemungkinan vaksin mandiri, namun kita tetap mencadangkan anggaran pengadaan vaksin," ujarnya berdasarkan data APBN KiTA seperti dikutip Kamis (26/8).
Sri Mulyani menyebut program vaksinasi tahun depan akan mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Apalagi bila pandemi telah ditetapkan menjadi endemi, maka akan memunculkan pihak yang membutuhkan tambahan (booster) vaksin covid-19.
"Bagi mereka yang melakukan booster, maka kita memungkinkan dibuka kemungkinan vaksin mandiri. Pak Menkes nanti akan menentukan mereknya apa saja," ungkapnya.
Baca juga : Menkeu Cadangkan Anggaran Pengadaan Vaksin Rp 36 T pada 2022
Tak hanya itu, dia mengungkapkan harga vaksin berbayar juga nantinya akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah pun melibatkan BPJS Kesehatan untuk mendata siapa yang perlu mendapat vaksin gratis dan bisa ikut vaksin mandiri.
"Yang jelas meskipun ini mandiri dan berbayar sendiri ini nanti harganya akan ditetapkan Kemenkes. Kita juga tentu akan terus memanfaatkan karena sekarang vaksinasi track melalui aplikasi Pedulilindungi," ucapnya.
"Nanti mekanismenya akan dibahas antara pak Menkes dengan BPJS Kesehatan karena nanti akan melibatkan BPJS, yang mana yang akan mandiri dan mana yang gratis. Jadi nanti kita akan diskusi dengan pak Menkes dan BPJS Kesehatan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
