REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengalokasikan anggaran rumah subsidi sebesar Rp 28,2 triliun pada tahun depan. Hal ini untuk mendukung pemerintah menyerap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun depan.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, pemerintah sangat memperhatikan sektor perumahan rakyat. Terlebih kebutuhan akan rumah diberbagai daerah cukup tinggi dan masyarakat yang belum punya rumah juga masih banyak.

“Tahun depan tentu kami harapkan dana subsidi dapat ditingkatkan agar dapat kami salurkan kepada MBR karena permintaannya masih cukup tinggi. BTN rata rata menyalurkan KPR sebesar 200 ribu unit. Mudah-mudahan kuota tahun depan akan lebih besar lagi, sejalan dengan permintaan masyarakat yang masih cukup tinggi di masa pandemi ini,” ujarnya kepada Republika, Kamis (26/8).

Menurutnya perseroan sudah menyiapkan berbagai strategi termasuk bermitra dengan asosiasi pengembang perumahan, BP Tapera dan SMF dalam penyaluran rumah subsidi bagi MBR.

“Kami yakin dan optimistis, penyaluran pembiayaan rumah subsidi tahun depan akan lebih baik lagi. Mudah mudahan pandemi mulai mereda, sehingga penyerapannya akan jauh lebih baik karena sektor perumahan ini menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan ekonomi nasional lebih baik lagi,” ungkapnya.

Maka itu, lanjut Haru, perseroan berinovasi memeriahkan rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional (Hapenas) yang digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada tahun ini, perseroan menggelar akad KPR Massal untuk 7.500 debitur.

“BTN mendukung upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau dan berkualitas. Tentu BTN akan menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat sesuai dengan program pemerintah untuk rumah subsidi,” ucapnya.

Menurut Haru perseroan menggelar akad KPR massal terhadap 7.500 debitur baik konvensional maupun syariah. Akad KPR massal menandakan permintaan rumah yang masih tinggi khususnya bagi rumah subsidi.

Per akhir Agustus 2021, perseroan optimistis dapat melakukan akad KPR massal bisa tembus 10 ribu debitur. “Alhamdulillah kemarin BTN sudah mendapatkan tambahan dana subsidi. Hal ini akan mendorong dan mempercepat penyediaan perumahan dan mudah mudahan bisa diselesaikan sampai Oktober tahun ini,” katanya.

Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memberikan tambahan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi FLPP kepada BTN sebanyak 23.562 unit. Adanya tambahan tersebut, total kuota KPR FLPP yang didapat BTN dari pemerintah sebanyak 104.562 unit.

Pada semester I 2021 BTN mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar 5,59 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp 251,83 triliun menjadi Rp 265,9 triliun. Adapun KPR Subsidi masih menjadi motor utama penggerak penyaluran kredit BTN dengan kenaikan sebesar 11,17 persen yoy menjadi Rp 126,29 triliun per semester I 2021. Selanjutnya kredit konsumer non-perumahan meningkat 17,47 persen yoy menjadi Rp 5,43 triliun per Juni 2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika