REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Keuangan menargetkan realisasi belanja negara sebesar Rp1.929,6 triliun pada akhir 2021. Angka itu setara 98,2 persen dari total pagu disediakan tahun ini sebesar Rp 1.954,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada semester dua 2021 diperkirakan 98,2 persen dari pagu akan terpakai atau Rp 1.929,6 triliun.
“Belanja negara 2021 kami membuat outlook sampai dengan akhir tahun sesuai dengan tren penggunaannya. Kita perkirakan 98,2 dari belanja negara akan terpakai atau Rp 1.929,6 triliun," ujarnya saat rapat kerja dengan Banggar secara virtual, Senin (12/7).
Menurutnya perkiraan realisasi tersebut tumbuh sebesar empat persen jika dilihat dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun anggaran 2020. Adapun realisasi belanja negara pada 2020 sebesar Rp 1.833 triliun dari pagu Rp 1.975,2 triliun.
"Tahun lalu penyerapannya hanya 92,8 persen dari total anggaran Rp 1.975 triliun hanya terserap Rp 1.833 triliun. Tahun ini anggaran kita Rp 1.954 triliun, kita perkirakan porsi atau penyerapannya akan mencapai Rp 1.929 lebih baik dari 2020," ucapnya.
Sri Mulyani menyebut realisasi belanja pemerintah pusat akan sangat bergantung pada kesiapan kementerian/lembaga (K/L) dalam mendorong belanjanya. Menurutnya kesiapan K/L dalam melanjutkan atau menyelesaikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada semester dua 2021 berimplikasi terhadap tercapainya perkiraan tersebut.
“Jika memang KL belanjanya mengalami kesulitan maka akan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Ini yang kita lakukan dalam refocusing yang waktu itu sudah disampaikan pada sidang kabinet Paripurna minggu yang lalu," ucapnya.
Sri Mulyani meminta bagi K/L yang tidak mampu merealisasikan anggaran belanja atau mengalami kesulitan dalam eksekusi agar mengalokasikannya untuk penanganan Covid-19.
Sri Mulyani juga memperkirakan realisasi TKDD tahun ini sebesar Rp 770 triliun dari Rp 795 triliun atau 96,9 persen. Adapun penyaluran TKDD terutama DAK fisik, DAK nonfisik, dan dana desa sangat dipengaruhi oleh kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyalurannya.
"Pada semester satu 2021 ada kesulitan dan ini memberikan sinyal kepada kita mengenai kapasitas daerah-daerah," ucapnya.
Menurutnya BLT desa diperkirakan terealisasi 69 persen dari total pagu pada tahun ini, sehingga diharapkan dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat.
"Kita meminta Kementerian Desa melakukan relaksasi dan akselerasi, sehingga dana desa betul-betul bisa membantu masyarakat desa," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
