REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam rapat tersebut, Arifin memaparkan kemajuan pelaksanaan infrastruktur tahun anggaran 2021, salah satunya program eksplorasi panas bumi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM (government drilling).
"Untuk infrastruktur panas bumi, dua titik pengeboran sudah dalam progress. Program ini dilakukan untuk pengeboran slim hole, untuk mendeteksi sumber-sumber panas yang ada di dalam bumi," ujar Arifin di Gedung DPR, Rabu (2/6).
Menurut Arifin, kegiatan eksplorasi panas bumi merupakan kegiatan berisiko tinggi. Sebagian besar kerugian proyek panas bumi disebabkan gagalnya eksplorasi. Hal tersebut menyebabkan harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) cukup mahal.
"Mahalnya biaya eksplorasi ini semua dimasukkan dalam komponen cost. Sehingga yang terjadi adalah, biaya listrik per kWh dari panas bumi itu jauh di atas rata-rata harga listrik. Ini tentu saja sangat memberatkan APBN," lanjutnya.