REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa berlaku Ketetapan Halal LPPOM MUI telah disesuaikan dengan UU Jaminan Produk Halal menjadi empat tahun. Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati menjelaskan bahwa berdasarkan SK DHN No. Kep-49/DHN-MUI/V/2021, ketetapan halal MUI juga dapat diterbitkan menyesuaikan ketentuan negara tujuan ekspor.

"Sebagai contoh saat ini sertifikat halal yang dapat diterima di Uni Arab Emirate (UAE) dan negara yang mempersyaratkan penerapan standar UAE.S 2055-2:2016 harus berlaku selama tiga tahun, ada juga yang meminta hanya berlaku satu tahun," katanya dalam Acara Silaturahmi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal, Senin (31/5).  

Selain itu, Muti juga menjelaskan beberapa program percepatan proses sertifikasi yang dilakukan LPPOM MUI dalam rangka memenuhi ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang waktu pelaksanaan sertifikasi halal. Pada Pasal 72 dan 73 terdapat ketentuan waktu proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha dalam negeri selama 15 hari dengan waktu toleransi 10 hari.

Jadi maksimal total pelaksanaan sertifikasi halal selama 25 hari. Sementara bagi pelaku usaha luar negeri, ketentuan proses selama 15 hari dengan waktu toleransi 15 hari, jadi maksimal total pelaksanaan sertifikasi halal selama 30 hari. Ini membuat proses keluarnya Ketetapan Halal MUI menjadi lebih cepat.

Corporate Secretary LPPOM MUI, Raafqi Ranasasmita menyampaikan seiring dengan perubahan masa berlaku, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk ketetapan halal juga bertambah. Namun ia menjamin nilainya tidak akan melebihi tarif lama saat pengajuan per dua tahun.

"Tambahan biaya meliputi penggantian sertifikat halal maupun biaya surveillance untuk memastikan dalam empat tahun masa berlaku sertifikat halal, perusahaan tetap mematuhi aturan proses produksi halal, tidak akan melebihi tarif lama 2+2 tahun," katanya.

Informasi biaya dan detail terkait konversi pada ketetapan halal MUI ini dapat diakses secara online melalui situs LPPOM MUI. Raafqi juga mengatakan layanan customer care telah tersedia untuk memberikan pengarahan terkait hal tersebut.

Sosialisasi terkait perubahan dan program baru ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin kepatuhan pada Undang-Undang. Raafqi meyakini respons pelaku usaha akan positif karena ketentuan tersebut akan semakin mengefisienkan proses sertifikasi halal produk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika