REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyatakan, pemberian amnesti harus diberikan kepada pelaku ekonomi kecil. Tax amnesty (pengampunan pajak) jangan hanya untuk memutihkan uang di luar negeri, tapi gagal melakukan repatriasi.
"Jangan hanya fokus ke ekonomi raksasa," kata Gobel dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (22/5).
Hal itu ia kemukakan menanggapi wacana pemberian tax amnesty jilid kedua untuk para pengusaha. Sebelumnya, di awal pemerintahan Jokowi periode pertama juga memberikan tax amnesty ke pengusaha. Namun saat itu tak banyak uang milik pengusaha yang disimpan di luar negeri bisa kembali ke Tanah Air, walaupun sudah ada program amnesti.
Gobel meminta agar rencana pemberian tax amnesty yang kedua ini harus jelas apa tujuannya dan siapa sasarannya. "Jangan sampai cuma memutihkan dana di luar negeri tapi gagal melakukan repatriasi. Harus ada kombinasi keduanya," katanya.
Namun Gobel mengaku lebih peduli pada pemihakan terhadap pelaku ekonomi kecil. "Program KUR banyak terhambat karena petani, pedagang kecil, peternak, dan nelayan terkena OJK Checking atau yang dulu dikenal sebagai BI Checking," kata Gobel. Sehingga pelaku ekonomi kecil ini gagal mendapatkan kredit untuk mengembangkan usahanya di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
Padahal sesuai visi Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran dan dari desa, kata Gobel, maka prioritas tertinggi adalah menata dan memihak ekonomi kecil dan ekonomi desa. "Itu artinya pedagang kecil, petani, nelayan, dan peternak," katanya.
Gobel mengakui bahwa program ke arah itu ada banyak dan konkret. "Namun dalam praktiknya ada hambatan tadi. Ini harus diselesaikan. Perlu terobosan, keberanian, dan pemihakan," kata Gobel. Politisi Partai Nasdem ini juga menyatakan, sektor UMKM ini banyak menyerap tenaga kerja. “Bahkan di sektor pertanian dan peternakan menyangkut ketahanan nasional dan fundamen ekonomi nasional karena terkait dengan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
