REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Morgan Stanley memproyeksikan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat ke angka 44,9 persen pada 2021 dan 47,8 persen pada 2022. Hal ini, menurut lembaga keuangan asal AS tersebut, jadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal pascapandemi.

Berdasarkan laporan Morgan Stanley, saat ini para pembuat kebijakan sedang mengarahkan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap untuk menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan dan mengelola neraca fiskal. 

“Pascapemulihan kebijakan exit strategy yang kredibel akan menjadi kuncinya," tulis Asia Economist Morgan Stanley Deyi Tan,  dalam laporannya seperti dikutip Rabu (19/5).

Menurutnya, risiko pertumbuhan lainnya yang harus diperhatikan, seperti situasi Covid-19 dan peluncuran vaksin, laju reformasi struktural, lingkungan pendanaan dan harga komoditas, serta permintaan global. Namun, Morgan Stanley juga memprediksi kondisi stabilitas makro Indonesia akan tetap terkendali. 

Dalam hal ini, mereka menilai kenaikan suku bunga AS tidak akan menyebabkan siklus kenaikan suku bunga yang mengganggu di Indonesia seperti saat taper tantrum 2013.

"Ini karena kami memperkirakan kenaikan suku bunga riil AS akan terjadi secara bertahap dan teratur, mengingat kerangka kerja penargetan inflasi rata-rata Fed," ucapnya.

Selain itu, indikator stabilitas makro Indonesia juga sebagian besar telah membaik dibandingkan 2013, dengan defisit transaksi berjalan yang menyusut, inflasi lebih rendah dan perbedaan suku bunga riil versus AS lebih yang lebih baik.

"Namun, risiko yang harus diperhatikan adalah pengetatan yang mengganggu kondisi keuangan AS jika stimulus fiskal yang agresif di AS menyebabkan inflasi AS tetap di atas 2,5 persen secara terus-menerus dan pada saat yang sama diiringi dengan tingkat pengangguran AS yang lebih rendah," ungkapnya.

Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp 6.445,07 triliun per Maret 2021. Adapun rasio utang setara 41,64 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ikuti Whatsapp Channel Republika