REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dana Moneter Internasional (IMF) akan mendistribusikan alokasi 650 miliar dolar AS dari cadangan moneter Special Drawing Rights (SDR) kepada negara-negara anggota musim panas ini. Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Geoffrey Okamoto mengatakan pada hari Senin (12/4) dana yang berasal dari negara-negara G20 tersebut akan membantu negara-negara berpenghasilan menengah.
"Tujuannya adalah membuat alokasi tersebut pada musim panas ini, Saya berharap bisa dilakukan awal musim panas," kata pejabat nomor dua di IMF tersebut, dilansir Reuters, Senin (12/4).
Dia menambahkan bahwa staf IMF cukup bersemangat untuk menyiapkan rencana SDR tersebut dan meminta persetujuan dewan IMF dalam beberapa bulan mendatang. Okamoto mengatakan SDR akan menjadi satu jaminan bagi pengetatan kondisi keuangan negara-negara berpenghasilan menengah.
Menurutnya, negara-negara ini membutuhkan pembiayaan kembali selama tahun depan. Meski kondisi keuangannya sudah sangat ketat. IMF telah memperingatkan bahwa pemulihan yang lebih cepat dapat menyebabkan lonjakan suku bunga yang dapat menyebabkan arus keluar dana dari pasar negara berkembang.
Ini akan memperburuk masalah hutang terkait pandemi. Okamoto mengatakan bahwa lebih banyak negara perlu mengupayakan restrukturisasi utang melalui kerangka utang bersama yang didukung G20. Tiga negara sejauh ini telah meminta keringanan yakni Chad, Ethiopia, dan Zambia.
Pertemuan IMF dan Bank Dunia pekan lalu menghasilkan optimisme bahwa negara-negara akan menyumbangkan sumber daya tambahan ke Sudan. Agar dapat melunasi tunggakan mereka ke kedua lembaga tersebut dan memungkinkan dimulainya program utang baru.
"Kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal meningkatkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membawa kami ke sana," kata Okamoto.
Ia menambahkan bahwa dia dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva akan menindaklanjuti dengan negara-negara donor mengenai permintaan pendanaan Sudan. Mereka punya waktu beberapa bulan kedepan untuk mencapai keputusan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika