REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (KKP) kembali menggaungkan manajemen sedimentasi untuk mempercepat operasional pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan membangun dan memperpanjang breakwater yang berada di pintu masuk kolam pelabuhan perikanan.
Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zaini mengatakan upaya tersebut sedang dikaji dan dimatangkan oleh KKP bersama kementerian/lembaga terkait dan pakar kepelabuhanan perikanan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kendala sedimentasi jalur lintasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto.
"Hal ini menjadi fokus utama KKP mengingat sudah sekian lama pelabuhan perikanan ini dibangun namun belum operasional dengan optimal. Bapak Menteri telah menugaskan kami untuk mempercepat proyek ini, bersamaan dengan rehabilitasi beberapa gedung bangunan yang akan dimulai tahun ini," ujar Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Senin (12/4).
Zaini menyampaikan manajemen sedimentasi berupa pengerukan pasir secara rutin dengan kapal keruk sebelumnya juga telah dikemukakan oleh Menteri KKP Trenggono saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto awal Maret lalu. Keuntungan lain dari skema pengerukan ini, pasir dapat dimanfaatkan menjadi komoditas bernilai ekonomis.
"Ini sudah disampaikan juga ke Bapak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk dapat dikaji hingga tiga bulan ke depan. Tujuannya agar mekanisme yang akan diambil nantinya benar-benar menjadi solusi untuk mengembangkan perikanan tangkap di pesisir selatan Yogyakarta," ucap Zaini.