REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembelanjaan uang negara harus tepat sasaran. Basuki menilai, akuntanbilitas tercermin melalui mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran program.
"Mulai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), ke Renstra (Rencana Strategis), bahkan hingga Rakorgub (Rapat Koordinasi Gubernur) pun disertakan dalam materi pembahasan konreg. Ini menunjukkan keterbukaan kita, tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah tetapi juga untuk menyinergikan program pemerintah pusat dengan provinsi,” kata Basuki saat menutup secara resmi Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR 2021, Kamis (8/4).
Basuki menjelaskan, sejumlah isu yang mengemuka dalam konreg yang berlangsung sejak 15 Maret 2021 tersebut antara lain konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, ketahanan pangan, dan ketahanan terhadap bencana. Selain itu juga masih ada paket pekerjaan yang belum bermanfaat secara optimal karena masih lemahnya komitmen daerah untuk pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
“Ini berarti masih ada program yang tidak tepat. Kalau pemda tidak berkomitmen untuk pemanfaatan dan pemeliharaan, pindahkan. Masih banyak daerah lain yang lebih membutuhkan dan memiliki komitmen. Ini uang negara yang harus dimanfaatkan secara akuntabel,” jelas Basuki.
Terkait hal tersebut, Basuki memastikan Kementerian PUPR pada 2022 akan fokus pada upaya optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi. Hal tersebut untuk memastikan infrastruktur yang terbangun benar-benar dapat berfungsi dan memberikan manfaat maksimal.
Basuki juga menyoroti pentingnya peran konsultan pengawas untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi. “Setiap rupiah yang kita investasikan harus kita pertanggungjawabkan dengan menunjukkan apa yang kita bangun dimanfaatkan dengan baik,” tutur Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika