REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, program kompor listrik harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Erick menilai, program sebagus apapun akan tidak maksimal tanpa  dukungan masyarakat.

"Seperti vaksinasi, pemerintah berusaha mendatangkan vaksin, membuat vaksin merah putih, tapi saat mau divaksin masyarakat sulit," ujar Erick dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan BUMN karya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (31/3).

Padahal, kata Erick, vaksinasi sangat diperlukan dalam mencegah kematian dan mengurangi penularan. Erick mengatakan program pemerintah juga harus menguntungkan masyarakat agar berjalan optimal.

"Karena itu, sejak awal kami percaya seluruh kementerian bahwa program ketahanan energi ini bisa berjalan kalau masyarakat diuntungkan," ungkap Erick.

Erick mencontohkan, efisiensi penggunaan mobil listrik yang hanya Rp 250 ribu untuk rute Jakarta-Bali atau jauh lebih murah ketimbang mobil konvensional yang menghabiskan Rp 1,1 juta. Hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang pendapatannya terganggu karena pandemi Covid-19.

"Kompor listrik, kami menantang ini, benar tidak kompor listrik buat masyarakat hemat. Kalau ganti kompor malah nambah, ya masyarakat tidak mau," ucap Erick.

Erick mengatakan, rata-rata biaya memasak di rumah Rp 147 ribu per bulan. Sementara dengan menggunakan kompor listrik menjadi Rp 118 ribu per bulan atau hemat 20 persen. Erick menyampaikan, program kompor listrik akan terus digaungkan oleh kementerian dan lembaga.

"Kita akan gerakan bersama melalui fasilitas yang terus dibangun pemerintah, baik itu Perumnas dan BUMN karya bahkan tadi sama BTN juga. Semua yang pinjam uang ke BTN harus pakai kompor listrik juga, termasuk swasta," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika