REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kebijakan impor beras sebesar 1 juta ton tahun ini. KTNA menegaskan, petani telah berupaya untuk meningkatkan hasil produksi dalam negeri demi mengantisipasi kelangkaan pangan sesuai permintaan pemerintah.

Sekretaris Jenderal KTNA, Yadi Sofyan Noor, mengatakan, beberapa wilayah saat ini sudah memasuki masa panen. Seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah serta Kalimatan Selatan.

"Dipastikan Maret hingga bulan Mei 2021 memasuki panen raya, maka untuk itu diharapkan pemerintah melalui Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah," kata Sofyan dalam pernyataan resminya diterima Republika.co.id, Senin (8/3).

Data BPS menyatakan, potensi produksi padi periode Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta Ton dibandingkan periode sama tahun lalu.

BPS juga menyebutkan sektor pertanian masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional selama Indonesia menghadapi pandemi tahun 2020. Adapun angka terbesar kinerja sektor pertanian di antaranya tanaman padi.

Sofyan mengatakan, KTNA mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo saat rapat kerja dengan Kementerian Pertanian pada 11 Januari 2021 untuk berhati-hati dengan impor. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengantisipasi permasalahan yang akan muncul terutama saat musim panen raya jika opsi impor kembali dilakukan.

"KTNA meminta pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang karena akan berdampak pada penurunan harga jual hasil panen petani. Selain itu akan membuat mental petani tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika