REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok regulasi terkait pendirian bank digital atau Neobank. Regulasi yang akan terbit dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini ditargetkan bisa rampung pada semester pertama tahun 2021. 

"Targetnya semester I tahun ini regulasi harus keluar. Tim di OJK sekarang sedang melakukan proses hearing," kata Plt Deputi Direktur Arsitektur Perbankan Indonesia OJK, Tony, Rabu (24/2). 

Salah satu komponen yang diatur dalam regulasi ini yaitu terkait persyaratan dalam mendirikan bank digital. Untuk mendirkan bank digital, OJK akan melakukan asesmen dari sisi model bisnis, teknologi, tata kelola perusahaan dan IT, manajemen risiko IT, kompetensi SDM hingga rencana bisnis. 

Tony menjelaskan, sejauh ini bank digital yang diperbolehkan berdiri yaitu bank dengan modal inti minimal Rp 10 triliun. Selain itu, ada pula bank yang melakukan transformasi dari bank konvensional menjadi bank digital sepenuhnya. 

Pembuatan regulasi ini merupakan respons OJK dalam menyikapi peralihan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi perbankan. OJK menyadari pandemi Covid-19 telah mengubah pola perilaku konsumen sehingga menuntut perbankan melakukan transformasi digital. 

Menurut Tony, OJK sangat mendukung industri perbankan dalam melakukan transformasi digital. OJK pun telah melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang bisa menghambat pendirian bank digital. 

OJK juga memberikan relaksasi peraturan terkait dengan transformasi digital. Salah satu kemudahan yang diberikan yaitu dari sisi perijinan. "Perijinan yang dulunya untuk produk dan aktifitas bank cukup rumit, sekarang kita sudah pangkas semua," tutur Tony. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika