REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya peningkatan permukaan air laut. Fenomena ini merupakan akibat dari pemanasan suhu global yang disebabkan emisi gas karbon. Jika hal ini terus berlanjut maka ekosistem perikanan akan terancam. Meskipun begitu, setiap negara akan menerima dampak yang berbeda-beda.
“Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap perubahan iklim global,” kata pakar kelautan perikanan IPB University Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS.
Ia mengemukakan hal tersebut dalam Serial Webinar Membangun Perikanan yang Tangguh Terhadap Perubahan Iklim yang digelar berkat kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan, IPB University dan Environmental Defense Fund (EDF), Rabu (10/2).
Rokhmin yan juga ketua Tim Penasihat Menteri Perikanan dan Kelautan RI menyebutkan, ada beberapa alasan Indonesia rentan perubahan iklim. Pertama, sebagian besar pulau di Indonesia berukuran kecil. Sekitar 74 persen pulaunya berukuran di bawah 10 hektar.
“Selain itu daerah pesisir biasanya adalah dataran rendah. Pulau kecil dan pesisir sangat rentan terendam saat terjadi peningkatan air laut. Banyak kota besar di Indonesia juga berada pada wilayah pesisir. Hampir 60 persen populasi penduduk negara ini tinggal di pesisir,” ungkap Prof Rokhmin dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi perikanan terbesar di dunia. “Bahkan sampai saat ini pemanfaatannnya masih sekitar 20 persen dari potensi total,” ujarnya.
Menurutnya, perikanan menyediakan lapangan kerja yang sangat signifikan. Ada 16 juta orang yang bekerja di sektor perikanan. “Artinya seperempat orang Indonesia hidupnya bergantung pada sektor perikanan,” paparnya.
Oleh karena itu, Prof Rokhmin menegaskan, penting untuk menjaga laut dan perikanan Indonesia. “Dampak dari pemanasan global harus bisa dicegah dan dikendalikan,” tuturnya.
Menurutnya, fokus penanganan adalah dengan mengurangi sumber penyebab perubahan iklim dan mengurangi produksi karbon. Perlu upaya yang serius dalam hal adaptasi perubahan iklim.
“Adaptasi perubahan iklim adalah proses membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim. Dengan pola perencanaan tata kelola perikanan yang menerapkan pembangunan berkelanjutan. Misalnya dengan mengubah sumber bahan bakar kapal ikan digantikan oleh energi terbarukan. Selain itu kita perlu membudidayakan alga dan tumbuhan yang bisa menyerap karbon,” tambah Prof Rokhmin.
Tak kalah penting, kata dia, adalah manajemen ekosistem yang berwawasan blue economy. Keberlanjutan lingkungan alam dan lingkungan sosial harus diperhatikan dengan baik.
Paling penting adalah melindungi magrove dan koral serta rehabilitasi karang dan ekosistem laut yang sudah rusak. “Vegetasi magrove ini sangat penting untuk terus keberlanjutan ekosistem pesisir,” ujar Rokhmin.
Ia mengemukakan, pemerintah juga perlu mendorong sektor perikanan untuk menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Industri perikanan dalam prosesnya tidak boleh ada limbah dan emisi.
Untuk itu,perlu kolaborasi antarpihak untuk membuat daerah percontohan di sektor ini. Baik dalam pengelolaan lingkungan pantai ataupun industri perikanan. “Nantinya setiap daerah bisa mengikuti role model ini sebagai acuan pembangunan,” paparnya.
Rokhmin mengatakan, perubahan iklim adalah hal yang nyata, seperti halnya dampak negatifnya bagi perikanan. Masalah ini harus dihadapi bersama secara global. Saat masyarakat bisa adaptif, maka sektor perikanan bisa diselamatkan.
“Masalah ini tentunya harus melibatkan kebijakan negara maupun global. Sehingga setiap pihak harus terus berkolaborasi satu sama lain,” ujar Prof Rokhmin Dahuri.
Acara yang dimoderatori Dr Luky Adrianto, dosen IPB University dari Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK) ini menghadirkan sejumlah narasumber lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
