REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana untuk membangun industri baterai dalam mendukung program kendaraan listrik. Agar proyek ini bisa menarik, perlu adanya insentif khusus untuk komoditas nikel.
Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak menilai untuk bisa mendorong percepatan program EV Battery perlu adanya tambahan insentif khususnya di komoditas nikel. Orias menilai, penererapan insentif untuk batu bara kalori rendah dalam proyek DME bisa diterapkan juga di komoditas nikel.
"Soal EV Battery, bagaimana ini bisa memanfaatkan nikel kadar rendah kan. Apakah kebijakan insentif juga bisa diterapkan di nikel kadar rendah? Kalau di batu bara kan ada instrumen untuk ini," ujar Orias, Jumat (12/2).
Sebab selama ini, kata Orias, karena kebijakan yang dibuat pemerintah membuat pola penambangan nikel menjadi terselektif. Para perusahaan tambang nikel hanya mengambil nikel kadar tinggi dan meninggalkan nikel kadar rendah.
Namun, karena ada ide untuk memasifkan baterai, pemanfaatan nikel kadar rendah menjadi penting. Namun, untuk bisa kembali menambang nikel kadar rendah ini perlu ongkos produksi yang tidak murah karena perusahaan tambang perlu menggali ulang nikel yang tak terpakai ini.
Orias menilai, perlu adanya dorongan insentif terkait hal ini. Jenisnya, kata Orias, bisa beragam, bisa pembebasan iuran produksi atau bahkan besaran pajak yang disesuaikan.
"Saya rasa ini juga penting untuk diperhatikan dan menjadi rencana besar kebijakan Minerba ke depan," tambah Orias.
Soal kebijakan ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengaku memang belum ada. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan dan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan usulan soal insentif untuk nikel kadar rendah merupakan masukan yang akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian.
"Ini masukan baik ya. Ini juga banyak masukan dari luar. Dengan apa yang ditulis itu sudah diketahui secara umum. Ini kritik yang baik. Bisa melangkah ke depan. Pertanyaannya memang belum ada soal prioritas nikel kadar rendah untuk hilirirsasi. Ini masukan yang bagus sebenarnya," ujar Irwandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika