Selasa 02 Feb 2021 06:53 WIB

Menteri Basuki Percepat Penyerapan Anggaran

Hingga 1 Februari 2021 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 10,6 triliun

Rep: rahayu subekti/ Red: Hiru Muhammad

Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Pekerja menyelesaikan pembangunan apartemen di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/1/2020). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis kehadiran vaksin COVID-19 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan membangkitkan kembali pasar properti pada tahun 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan mempercepat penyerapan anggaran.Total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2021 sebesar Rp 149,8 triliun.

"Penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di kementerian. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020,”kata Basuki dalam pernyataan tertulisnya,Senin (1/2).

Dia mengatakan, hingga 1 Februari 2021 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 10,6 triliun atau 7,08 persen. Basuki menuturkan, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini tahun anggaran 2021 sebanyak 4.632 paket dari total 5.439 paket.

"Hingga awal Februari 2021, tercatat sesuai data e-monitoring, jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 dengan nilai Rp 17,5 triliun," jelas Basuki.

Secara keseluruhan, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, Basuki mengatakan, pagu Kementerian PUPR tahun anggatan 2021 dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp 58,5 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan 48 bendungan, 42 embung, 25 ribu hektare pembangunan daerah irigasi dan 250 rinbu hektare rehabilitasi jaringan irigasi.

Untuk bidang konektivitas, di antaranya pembangunan 410 kilometer jalan tol dan 831 kilometer jalan nasional senilai Rp 53,9 triliun. Lalu, di bidang permukiman di antaranya pengembangan tiga kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp 26,5 triliun. Di bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp 8 triliun.

Dari total anggaran tahun 2021 tersebut, juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). "Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Alokasi anggaran PKT tahun 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 796.807 orang," kata Basuki.

Kementerian PUPR mencatat, program PKT yang sudah tersalurkan sebesar Rp 24,13 miliar dan telah menyerap 380 tenaga kerja. Basuki menegaskan, jumlah tersebut akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika