REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi mendorong pembangunan proyek pipa transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) yang mangkrak sejak 2006 silam.
Kepala Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin mengatakan, sesuai arahan Menteri ESDM Arifin Tasrif, pembangunan dua proyek pipa transmisi direncanakan akan dibiayai APBN.
"Arahan Pak Menteri untuk ruas Dumai-Sei Mangkei dan Cirebon-Semarang kami sedang jajaki kemungkinan penggunaan APBN," ujar Rizal dalam diskusi Indonesian Gas Society, kemarin.
Rizal menjelaskan, pertimbangan penggunaan dana APBN untuk kedua proyek tersebut bertujuan untuk meringankan beban industri pengguna gas. Nantinya, industri yang menjadi konsumen gas dari kedua proyek tidak akan terbebani dengan toll fee.
Kendati demikian, Rizal memastikan secara khusus untuk proyek pipa transmisi Cirebon-Semarang, pihaknya masih menanti kajian yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas).
Di DPR, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengungkapkan, pemenang lelang kedua yakni PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) telah menyampaikan surat yang menyatakan sanggup dengan toll fee yang diajukan saat proses lelang di 2006 silam. Ia mengungkapkan saat ini BNBR dan BPH Migas masih membahas persiapan kelengkapan lain terkait jaminan pelaksanaan proyek dan performance bond proyek pipa Cirebon-Semarang.
Fanshurullah menilai wacana penggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisi sebaiknya tidak dilakukan untuk proyek pipa Cirebon-Semarang. Sebab, saat ini sudah ada kawasan industri yang dinilai bisa meningkatkan permintaan gas dari proyek tersebut.
"Dumai-Sei Mangkei kalau dengan APBN silahkan karena permintannya belum ada. Kalau Cisem ada kaasan industri, saya optimis permintaannya akan ada," kata Fanshurullah dalam RDP bersama Komisi VII, Rabu (27/1).
Fanshurullah melanjutkan, penggunaan APBN untuk proyek pipa transmisi belum pernah dilakukan sebelumnya.Selain itu, kesiapan pihak swasta dalam menjalankan proyek dinilai perlu diutamakan ketimbang menggunakan APBN.
"Kalai ada perusahaan swasta minat mengapa harus pakai APBN? Jadi selama memang ada investasi mau dimasukan dalam pembangunan itu lebih diutamakan," kata Fanshurullah.
Sebelumnya, pemenang lelang sebelumnya yakni PT Rekayasa Industri (Rekind) memutuskan untuk mengembalikan ruas pipa Cirebon-Semarang ke BPH Migas. Merujuk surat dari Rekind, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyampaikan, ada dua alasan utama kenapa perusahaan tersebut enggan melanjutkan proyek ini.
Pertama, tarif pengangkutan atau toll-fee gas ditetapkan sebesar 0,36 dolar AS per MMBTU sesuai dokumen lelang 2006 dinilai tidak lagi memenuhi nilai keekonomian.
Kedua, kajian internal perusahaan yang menilai sebuah proyek haruslah bankable dan memenuhi sejumlah aspek seperti ketersediaan pasokan gas, pasar, kelayakan teknis, legalitas, komersial dan manajemen resiko serta memenuhi syarat minimum internal rate of return (IRR).
Ikuti Whatsapp Channel Republika