REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA--PT PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama penyediaan biomassa untuk PLTU Batubara dengan Perhutani dan PTPN di Jakarta, Jumat (22/1).
Direktur Mega Proyek PLN Ikhsan Asaad mengatakan melalui kerja sama ini PLN akan mendapatkan pasokan biomassa dari kedua BUMN tersebut. Kerjasama tersebut merupakan upaya PLN dalam meningkatkan bauran energi ekonomi nasional sebesar 23 persen, penurunan emisi gas rumah kaca dan emisi karbon melalui cofiring yang mengganti sebagian batu bara dengan biomassa.
"PLN melalui program transformasi green telah laksanakan program cofiring pada PLTU batubara melalui substitusi sebagian bahan bakar batubara dengan biomassa, program cofiring dapat lebih cepat dilakukan karena dilaksanakan pada pembangkit eksisting PLN," ujar Ikhsan saat penandatangan nota kesepahaman kerja sama penyediaan biomassa untuk PLTU Batubara antara PLN dengan Perhutani dan PTPN III di Jakarta, Jumat (22/1).
Ikhsan mengatakan inisiatif program green PLN telah dilakukan PLN sejak 2017 dan mulai diuji coba pada 2019 dan 2020 terhadap 52 lokasi PLTU PLN dengan kapasitas 18.154 MW berpotensi dilakukan cofiring dengan biomassa.
Dalam kegiatan cofiring, kata Ikhsan, sebagaian volume batubara utk bahan bakar PLTU akan digantikan biomassa jenis tanaman energi atau sampah dengan lebutuhan biomassa mencapai 9 juta ton sampai 12 juta ton per tahun. Ikshan menyampaikan implementasi peta jalan cofiring PLTU PLN akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 100 persen pada 2024.
"Pada 2020, uji coba di 29 PLTU PLN hasilnya kualitas emisi jauh lebih baik. Setelah uji coba, akan masuk implementasi yang sebelumnya memerlukan rekomendasi teknis dari Puslitbang PLN," ucap Ikhsan.
Ikhsan mengatakan dari 52 PLTU tersebut, enam PLTU yang meliputi PLTU Paito dan PLTU Pacitan di Jawa Timur, PLTU Jeranjang di NTB, PLTU Surayala di Banten, PLTU Sanggau dan PLTU Ketapang di Kalimantan Barat telah memasuki commercial operation. PLN berencana melakukan uji coba terhadap 17 lokasi lain pada tahun ini.
"Adapun MoU yang kita laksanakan hari ini lingkupnya meliputi ketersediaan bahan baku berikut analisis rantai pasok yang efisien dan sustain serta implementasi kerja sama penyediaan bahan bakar biomassa untuk PLTU PLN," lanjut Ikhsan.
Ikhsan berharap kerja sama ini menguatkan ekosistem biomassa dan mampu memberikan kepastian jangka panjang dalam mendukung bauran energi nasional.
Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro mengaku siap mendukung penyediaan biomassa untuk PLTU PLN. Wahyu mengatakan Perhutani memiliki total luas lahan mencapai 3,7 hektare di Pulau Jawa hingga Sumatera yang memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT. Kata Wahyu, Perhutani juga telah melakukan kerja sama dengan anak usaha di sejumlah wilayah kerja terkait pemanfaatan EBT."Kami menyambut baik MoU ini dan berharap ada tindaklanjut konkret agar kami dapat maksimal mendukung PLN," ucap Wahyu.
Wahyu mengatakan Perhutani selalu membuka diri kerja sama dengan pihak manapun agar target bauran EBT bisa tercapai. Wahyu menyampaikan Perhutani sudah rintis biomassa sejak 2013 dengan tanaman energi seluas 2 ribu hektare untuk respons kebutuhan pasar energi.
"Waktu itu kami didatangi Korea dan Jepang yang ingin kerja sama untuk supali biomassa. Jadi kami siapkan klaster tanaman energi itu 70 ribu hektare, kami juga membuat program itu untuk usaha jangka panjang," ucap Wahyu.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PTPN III Abdul Ghani yang mendukung penyediaan biomassa untuk PLTU PLN. Ghani menyebut PTPN memiliki areal hampir 1, 2 juta hektare di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kata Ghani, PTPN memiliki 9 pembangkit listrik biogas dengan sumner daya 12 Mw yang potensinya bisa sampai 100 Mw. Selain itu, ucap Ghani, PTPN juga mempunyai pembangkit dari biomasa dari tandan kosong dengan daya 10 Mw yang berpotensi hingga 200 Mw serta memiliki PLTA 17 Mw."Terkait dengan hal itu apakah bisa dikolaborasi dengan kewajiban PLN dalam memenuhi bauran EBT 23 persen. Kita siap ditanam dengan tanaman biomassa apapun yang diperlukan PLN," kata Ghani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika