REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kehancuran sosial dan ekonomi akibat pandemi virus corona membantu memenangkan Joe Biden di Gedung Putih. Namun, bulan-bulan pertamanya menjabat akan dikhususkan untuk mengatasinya.

Biden telah meminta 1,9 triliun dolar AS untuk meringankan pandemi. Ia juga menjanjikan putaran kedua stimulus yang difokuskan pada investasi dalam infrastruktur, penelitian dan pengembangan, serta inisiatif ramah iklim untuk memulai perekonomian.

Meskipun kekuasaan negara ini tetap terbagi tajam, tetapi partai Biden memiliki kendali atas DPR. Demokrat pada bulan ini memenangkan mayoritas tipis di Senat juga. Hal ini memberinya lebih banyak ruang daripada yang diharapkan banyak orang untuk mendorong agendanya.

Jadi apa saja rencana Biden dalam perekonomian? 

1. Pembatasan pengeluaran untuk lebih banyak pengeluaran di Covid-19

Sejak memenangkan pemilihan pada November, Biden telah menjanjikan bantuan pandemi tambahan di depan dan pusat rencananya. Pekan lalu, Biden mengatakan "Rencana Penyelamatan Amerika" senilai 1,9 triliun dolar AS akan mencakup cek stimulus 1.400 dolar AS dan 350 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan negara bagian dan lokal.

Proposalnya juga akan memperluas tunjangan pengangguran dan menempatkan 70 miliar dolar AS untuk pengujian virus corona dan distribusi vaksin.

2. Menaikkan upah minimum dan pajak

Biden telah menyerukan upah minimum 15 dolar AS dan mengatakan dia berencana untuk membayar investasi dengan memastikan perusahaan dan orang-orang di atas membayar 'bagian yang adil' mereka. Dia telah mendukung kenaikan pajak pada rumah tangga terkaya dan sebagian membalikkan pemotongan pajak yang diberikan kepada perusahaan selama pemerintahan Trump, ketika tarif tertinggi turun dari 35 persen menjadi 21 persen.

"Itu hal yang benar bagi perekonomian kita. Itu hal yang adil dan itu hal yang layak untuk dilakukan." ujar Biden dilansir di BBC, Rabu (20/1).

Baca juga : Trump Tinggalkan Gedung Putih Saat AS Porak-Poranda

Bahkan dengan mayoritas Demokrat,  masih tidak jelas bahwa ide akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat, karena langkah seperti itu kemungkinan akan membutuhkan dukungan Republik. Analis Wall Street, setidaknya, bertaruh bahwa pajak yang lebih tinggi tidak akan diperhitungkan untuk saat ini.

Tapi Jason Furman, seorang profesor di Harvard Kennedy School dan penasihat ekonomi di bawah mantan Presiden Barack Obama, mengatakan dia pikir beberapa kenaikan tetap mungkin terjadi. "Saya pikir dia akan mendapatkan beberapa kenaikan pajak untuk rumah tangga dan perusahaan berpenghasilan tinggi, tapi tidak dalam jumlah yang besar." kata Furman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika