REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan mendorong wirausahawan menjadi pemain utama dalam industri ekonomi dan keuangan syariah baik lokal maupun global. Wapres menilai, ini karena Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, adalah pasar yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Kita ingin wirasuhawan kita menjadi bagian dari halal global value chain agar dapat menjadi pemain yang diperhitungkan dalam industri ekonomi dan keuangan syariah baik lokal maupun global," ujar Ma'ruf saat hadir pada acara Simposium Sharia Business and Academic Sinergy (SBAS) Dewan Pengawas Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPP IAEI), Selasa (29/12).
Ma'ruf optimistis, dengan menjadi pemain utama, maka akan terus membuat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia semakin berkembang. Sebab, semua upaya mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah tadi tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada wirausahawan-wirausahawan yang tangguh.
Oleh karena itu, mewujudkan cita-cita sebagai pemain yang diperhitungkan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah tidaklah mudah.
"Salah satu faktor penting adalah bagaimana kita membangun SDM yang unggul di bidang ekonomi dan keuangan syariah," ungkapnya.
Wapres menyampaikan, laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020 mencatat, Indonesia merupakan negara terbanyak dalam penyelenggaraan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, hal tersebut belum diikuti dengan kualitas yang memadai.
Maka dari itu, Ma'ruf mengimbau ke depan kualitas pendidikan syariah harus ditingkatkan salah satunya melalui pemberian akreditasi.
“Kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki. Dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi,” katanya.
Di sisi lain, Wapres mengungkap, jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi juga masih sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari data Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah tahun, dimana baru terdapat 231 orang lulusan tenaga ahli tersertifikasi di Indonesia.
Begitu pun di sisi pelaku industri, Wapres menilai masih sering terjadi ketidak sesuaian kompetensi para lulusan pendidikan tinggi syariah dengan kriteria yang diperlukan oleh para pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah.
“Kebanyakan tidak siap pakai karena tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Atau dalam Bahasa yang lebih popular tidak terjadi link and match yang kuat antara perguruan tinggi dan industri,” ungkapnya.
Bertolak dari hal tersebut, Maruf berharap melalui forum itu dapat merumuskan berbagai saran dan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kualitas pendidikan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui jalur pendidikan tinggi maupun melalui jalur keahlian profesi.
Terlebih, forum SBAS merupakan forum komunikasi antara pelaku ekonomi dan keuangan syariah dengan dunia akademis.
"Satu hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan adalah bagaimana kita menyelaraskan dan mengembangkan kurikulum program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika