REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada daerah penghasil migas adalah perkembangan industri hulu migas. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan ada dua manfaat kehadiran industri hulu migas di daerah.
Pertama, Julius menjelaskan dampak langsung keberadaaan industri hulu migas bagi daerah ini mencakup dana bagi hasil (DBH) migas yang sudah diatur dalam perundang-undangan, jatah hak partipasi (participating interest/PI) sebesar 10 persen, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), terciptanya bisnis penyedia barang dan jasa lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan adanya tanggung jawab sosial.
"Kemudian, fasilitas penunjang operasi migas juga dapat digunakan oleh masyarakat, serta adanya pasokan gas untuk kelistrikan daerah, bahan bakar indystri, dan bahan baku industri turunan," ujar Julius dalam sebuah diskusi, Ahad (20/12).
Untuk dampak tidak langsung, disebutnya berasal dari perusahaan penunjang bisnis hulu migas. Rincinya, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), bisnis penyedia barang dan jasa lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kucuran tanggung jawab sosial (TJS).
Ia mencontohkan proyek Lapangan Banyu Urip misalnya. Ia merinci, kontribusi proyek lapangan banyu urip ke daerah Bojonegoro mencapai Rp 2,18 triliun.“Contohnya Proyek Banyu Urip berkontribusi Rp 2,18 triliun ke Bojonegoro yang mencakup vendor lokal, tenaga kerja lokal, material lokal, dan lainnya,” tutur Julius.
Julius menambahkan, pembangunan fasilitas produksi Blok Cepu ini melibatkan lebih dari 18 ribu pekerja dan 460 subkontraktor, Proyek ini juga mendorong tumbuhnya jasa pendukung seperti hotel, rumah makan, transportasi, dan rumah kontraktan. Selain itu, juga terdapat pelatihan keterampilan untuk pekerja lokal menyangkut dunia pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha kecil dan socioekonomi.“Proyek ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Bojonegoro, dengan contoh 19,47 persen di 2015, mengacu data BPS,” tutur Julius.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengamini besarnya kontribusi industri hulu migas ke perekonomian daerah, utamanya dengan adanya jatah PI 10 persen bagi BUMD. Kepemilikan PI oleh BUMD ini berdasarkan skema bisnis (business to business/b to b), di mana jika daerah mampu maka bisa mengambil hak saham tersebut. Tetapi pemerintah daerah juga bermitra dengan perusahaan jika memang tidak bisa mendanai, atau tidak mengambil jatah ini. Psaalnya, kebutuhan dana untuk mengambil kepemilikan PI ini cukup besar.“Ini potensi bagaimana migas memberi kontribusi secara langsung dalam perekonomian daerah,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President Production ExxonMobil Cepu Limited Muhammad Nurdin, berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Tanah Air.
"Kolaborasi bersama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat serta investor dan para mitra sangat diperlukan guna membangkitkan perekonomian nasional dan daerah,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika