REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan fokus utama dalam strategi pemulihan ekonomi nasional pada kuartal terakhir 2020 ini. Menurutnya, pendorong yang paling dibutuhkan demi menaikkan lagi kinerja pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan konsumsi rumah tangga.
Belanja masyarakat ini memang menyumbang porsi terbanyak dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 60 persen. Demi mendorong konsumsi rumah tangga ini, ujar presiden, pemerintah mengebut pencairan sejumlah bantuan sosial seperti subsidi gaji hingga bantuan modal kerja untuk UMKM.
Semua bantuan tersebut bertujuan mendongkrak kembali aktivitas belanja di tengah masyarakat yang berujung pada perbaikan perekonomian nasional. "Yang paling dibutuhkan saat ini adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong UMKM dan besar harus didorong untuk mulai bergerak," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Senin (23/11).
Selain itu, Jokowi secara khusus meminta jajarannya serta kepala daerah untuk memberi perhatian lebih terhadap upaya pembukaan lapangan kerja. Termasuk, dengan cara mempermudah investasi yang berorientasi pembukaan lapangan kerja. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, pandemi Covid-19 membuat jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta menjadi nyaris 10 juta orang.
"Yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, saya minta agar yang berkaitan dengan lapangan kerja itu menjadi perhatian. Berikan perhatian khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja," kata Jokowi.
Menjelang akhir tahun ini, realisasi anggaran untuk program perlindungan sosial memang dikebut. Bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji misalnya, sudah cair hingga 82 persen. Pada gelombang I pencairan, program ini telah menyentuh 12,4 juta pekerja dengan gaji kurang Rp 5 juta per bulan.
"Banpres produktif untuk pemberian bantuan modal kerja untuk usaha mikro sudah 79 persen. Saya kira ini terus didorong agar bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat," kata presiden.
Seluruh bantuan tersebut diharapkan mampu memperbaiki kinerja ekonomi yang masih terkontraksi di kuartal ketiga kemarin. BPS merilis, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 masih tertahan di minus 3,49 persen. Kendati resmi resesi, namun angka tersebut membaik ketimbang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 sebesar minus 5,32 persen.
Berkaca pada capaian kinerja ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepala daerah untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ia meminta, keseimbangan antara 'rem dan gas' tersebut perlu dijaga agar tidak kendur dan menyebabkan gelombang kedua penularan Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika