REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran belanja Kementerian PUPR pada 2020 mengalami realokasi dan refocusing program akibat Covid-19 sebesar Rp 44,5 triliun dari pagu semula Rp 120,21 triliun. Anggaran Kementerian PUPR kembali meningkat menjadi Rp 87,83 triliun karena peluncuran SBSN, percepatan pinjaman, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Basuki mengatakan, hingga 16 November 2020, realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR mencapai 73,05 persen dan realisasi fisik 75,02 persen. "Progres ini lebih besar dibandingkan pada pertengahan November 2019, dimana realisasi keuangan sebesar 58,61 persen dan realisasi fisik 65,64 persen," ungkap Basuki dalam pernyataan tertulisnya, kemarin.

Dia menuturkan, total anggaran 2020 tersebut terdiri atas program reguler sebesar Rp 74,41 triliun. Juga program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp 13,42 triliun. Program tersebut, kata Basuki, di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Basuki mengatakan, khusus program PKT target penerima manfaat sebanyak 638.990 orang. Hingga pertengahan November 2020, realisasi belanjanya mencapai Rp 12,20 triliun atau  90,93 persen. Selain itu, serapan tenaga kerjanya mencapai 630.990 orang atau sekitar 98,7 persen.

Dia menambahkan, Kementerian PUPR juga mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,73 triliun berupa perluasan PKT dengan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 kilometer dengan anggaran Rp 1 triliun. "Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat atau UMKM sebesar Rp 362,47 miliar. Hingga saat ini progres pembelian produk rakyat berkisar 66,9 persen," ujar Basuki.

Basuki menuturkan, tambahan anggaran untuk mendukung PEN tersebut juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp 188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan atau food estate serta kawasan industri sebesar Rp 184,46 miliar.

Dia menambahkan, untuk pengembangan food estate di lahan bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020. Fokusnya adalah pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar dua ribu hektare yang progresnya saat ini sudah 75,32 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika