REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19 telah memengaruhi bisnis segmen UMKM. Bahkan pasar UMKM yang terdampak memiliki efek domino terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto mengatakan saat ini tujuh dari setiap sepuluh pelaku usaha UMKM membutuhkan bantuan modal usaha.
“Sektor UMKM yang paling terdampak adalah akomodasi dan makan minum, lalu transportasi dan jasa lainnya juga alami penurunan. Maka korelasinya juga berdampak pada kinerja BPR secara nasional karena core bisnis BPR adalah UMKM,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/10).
Menurutnya peran strategis industri BPR kepada UMKM pada masa pandemi, memberikan stimulus bagi UMKM khususnya restrukturisasi kredit. Kemudian aktif dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terdiri dari subsidi bunga serta bantuan pelaku usaha mikro atau insentif lainnya bagi UMKM.
“BPR juga melakukan edukasi literasi keuangan, tetap melayani kebutuhan transaksi keuangan baik simpanan dana maupun kredit, dan melakukan pendampingan UMKM secara konsisten dan kontinu,” ucapnya.
Tercatat sebesar 69,02 persen pelaku UMKM membutuhkan bantuan modal usaha, sebesar 29,98 persen penundaan pembayaran pinjaman (relaksasi), sebesar 15,07 persen penundaan pembayaran pajak, sebesar 17,21 persen kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman, dan sebesar 41,18 persen keringanan tagihan listrik untuk usaha.
“Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan fintech dan mitra teknologi finansial lainnya demi terciptanya efektivitas dan efisiensi layanan,” ucapnya.