REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keberadaan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal itu ditegaskan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS pada Knowledge Sharing Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (12/10).
Rokhmin menyebutkan tiga peran BKIPM secara umum, yakni, pertama, memastikan setiap produk hasil perikanan yang dilalulintaskan (antar daerah di dalam negeri, ekspor, impor) memiliki mutu yang baik, sehat dan aman bagi manusia serta lingkungan, baik untuk dikonsumsi, dipelihara sebagai hobi, maupun dibudidayakan.
Kedua, mendukung peningkatan akses pasar dan daya saing ekspor produk hasil perikanan. “Ketiga, menghadang upaya penyelundupan ikan dan komoditas hasil laut lainnya yang termasuk kategori dilarang dilalulintaskan,” ujar Prof Rokhmin dalam rilis yang dterima Republika.co.id.
Terkait peran BKIPM tersebut, Prof Rokhmin secara khusus menyoroti peran laboratorium dalam pengendalian mutu dan keamana hasil perikanan. “Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan berperan sangat vital dalam menghasilkan data sebagai acuan pengambilan keputusan pada Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk penerbitan sertifikasi, kegiatan monitoring, audit, verifikasi dan penilaian ulang,” kata Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).
Ia mengemukakan arti penting Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Yaitu, sebagai jaminan mutu dan keamanan kepada konsumen; persyaratan pemasukan barang ke negara penerima; dan In Process Inspection (IPI) di Port Entry (Traceability).
Dalam kesempatan tersebut, Rokhmin yang juga ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) menguraikan sejumlah isu da permasalahan Laboratorium Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Antara lain, masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten dengan latar belakang pengendalian mutu hasil perikanan; belum memadainya sarana dan prasarana laboratorium KIPM; belum meratanya kemampuan uji laboratorium KIPM yang sudah terakreditasi; pelayanan waktu pengujian laboratorium KIPM relatif lama; dan biaya pengujian laboratorium KIPM relatif mahal.
Selain itu, kata Rokhmin, sosialisasi keberadaan laboratorium KIPM masih belum maksimal; masih kurangnya kerjasama laboratorium KIPM di tingkat regional dan internasional, serta esatnya kemajuan IPTEK membuat teknik, metode dan standardisasi laboratorium yang dimiliki BKIPM ‘ketinggalan zaman’.
Ia lalu mengusulkan sejumlah upaya peningkatan kinerja Laboratorium Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Salah satu yang sangat penting adalah bench marking dengan negara-negara perikanan pesaing yang kinerja Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu-nya (seperti volume dan nilai ekspor, Approval Number, dan RASFF) lebih baik dari pada Indonesia. Contohnya China, Norwegia, Thailand, dan Vietnam.
“Bila kinerja mereka yang lebih baik ketimbang Indonesia itu karena faktor SARPRAS, kuantitas SDM yang kompeten, dan anggaran, BKIPM –KKP berhak untuk mengusulkan kenaikan anggaran kepada Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan SARPRAS dan SDM kompeten,” kata Rokhmin yang juga koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024.
Langkah berikutnya adalah peningkatan kualitas SDM (knowledge, skills, expertise, work ethics, dan akhlak) BKIPM secara umum, dan Laboratorium BUSKIPM pada khususnya. Kemudian, perbaiki dan tingkatkan koordinasi serta kerjasama dengan unit kerja lain di KKP, Kementerian dan Lembaga lain, PEMDA, pelaku usaha, dan stakeholders lain untuk meningkatkan kinerja BKIPM. “Tidak kalah pentingnya adalah memperkuat dan kembangkan kerjasama regional dan internasional,” papar Prof Rokhmin Dahuri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika