REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) relatif siap untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dibandingkan negara lain. Sebab, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah menekan belanja, terutama untuk belanja barang Kementerian/ Lembaga.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, bertahun-tahun sebelum 2020, pemerintah sudah melakukan efisiensi. Pengeluaran pemerintah yang tidak efisien atau banyak mengalami kebocoran dipotong untuk menekan tingkat belanja. Misalnya, perjalanan dinas hingga pertemuan di hotel.

Efisiensi itu membuat disiplin fiskal Indonesia relatif solid yang juga berdampak pada kenaikan rating Surat Berharga Negara (SBN) di pasar keuangan. "Itu buat negara kita relatif siap menghadapi 2020, dibandingkan banyak negara lain," ujar Febrio, dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/9).

Salah satu indikator disiplin fiskal yang dimaksud Febrio adalah defisit APBN. Ia mencatat, selama bertahun-tahun, defisit APBN tidak pernah berada di atas tiga persen, dan bahkan kerap di bawah dua persen.

Kondisi itu membuat rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi salah satu yang paling rendah di antara negara berkembang. Pada tahun lalu, Febrio menuturkan, rasionya adalah 30 persen terhadap PDB. Sedangkan, negara tetangga Malaysia saja sudah mencapai 55 persen dari PDB.

Di sisi lain, Febrio menambahkan, yield SBN Indonesia relatif rendah, yaitu di kisaran 6,8 persen hingga tujuh persen. Artinya, pasar masih melihat keuangan Indonesia relatif baik dibandingkan negara lain. "Ini membuat kondisi kita masih relatif aman," ucapnya.  

Beberapa indikator ini yang membuat kas Indonesia masih baik meskipun harus menaikkan defisit ke level 6,34 persen terhadap PDB pada 2020. Posisi utang pun naik dari biasanya 30 persen menjadi 36 persen.

Pada 2021, pemerintah menargetkan defisit APBN berada pada level 5,7 persen dengan utang 40 persen dari PDB. "Kita harus memastikan ini bisa dikelola," kata Febrio.

Tapi, bukan berarti semua kebijakan fiskal pemerintah tanpa risiko. Febrio menyebutkan, yield SBN Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan negara lain, seperti Filipina dengan yield yang lebih rendah hingga 200 basis poin.

Kondisi itu menyebabkan komponen pembayaran bunga tiap tahun terus naik apabila pemerintah ingin berutang lebih banyak. Berkaca dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, belanja negara untuk membayar bunga utang sudah mencapai 12 persen dari PDB. Alokasi ini bahkan lebih tinggi dari alokasi untuk belanja kesehatan, yaitu lima persen dari PDB.

Oleh karena itu, Febrio memastikan, pemerintah tidak ingin terlalu banyak berutang. Pemerintah akan mengkaji kebutuhannya untuk menstimulasi ekonomi. "Mau sekuat apa, bisa kita dorong. Tapi risiko tetap harus diantisipasi," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika