REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dipercepat agar  berkesempatan segera memiliki rumah. Namun, Ma'ruf berpesan agar pembangunan rumah di tengah pandemi ini mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Karena ini masih dalam rangka pemulihan ekonomi, saya menginginkan agar pengerjaan pembangunan perumahan bagi MBR ini dilakukan dengan cara padat karya dengan seluruhnya menggunakan bahan material produksi dalam negeri," ujar Ma'ruf saat memimpin Rapat Penguatan Kebijakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mempercepat upaya Penyediaan Rumah Untuk Rakyat secara daring dari rumah dinas Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Ma'ruf juga berharap pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan ini juga melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta bank dan lembaga keuangan syariah.

"Kita perlu melibatkan sebanyak mungkin UMKM dan dari sisi pembiayaannya agar melibatkan bank dan lembaga keuangan syariah," ungkapnya.

Sebelumnya, Ma'ruf juga mendorong percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ma'ruf mengatakan, saat ini mayoritas dari mereka yang belum memiliki rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 terdapat backlog kepemilikan rumah sekitar 11,39 juta rumah. Lalu rentang 2015 hingga 2019 berhasil dibangun 4,8 juta rumah, dengan asumsi terjadi pertambahan keluarga sebesar 4,45 juta maka saat ini backlog kepemilikan rumah diperkirakan masih sebesar 11,04 juta.

Sementara, pembangunan rumah di 2020 dilaporkan belum memenuhi kebutuhan.

"Jadi pembangunannya sangat minim, karena itu kebutuhan rumah menjadi semakin mendesak," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menilai perlunya penguatan penguatan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat kesempatan untuk memiliki rumah. Karena itu, Ma'ruf berharap pertemuan dapat membahas penguatan-penguatan yang dapat dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat kesempatan memiliki rumah.

Terkait hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki empat program yakni, Program Fasiitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),  Program Bantuan Subsidi Selisih Bunga/Marjin, Program Bantuan Subsidi Uang Muka, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Menurut Ma'ruf, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Kawasan Permukiman yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan MBR, disebutkan bahwa masyarakat dalam kategori MBR adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli dan perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memiliki rumah.

Namun demikian, Ma'ruf mengingatkan bahwa penetapan klasifikasi MBR yang terlalu rendah akan mengakibatkan Pemerintah tidak mampu menjalankan program. Karena klasifikasi pendapatan yang rendah tidak sebanding dengan harga rumah yang terus meningkat.

Namun sebaliknya, bila klasifikasi MBR terlalu tinggi, maka mereka yang mampulah yang memiliki kesempatan terbesar untuk mengikuti program pemerintah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika