REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN -- Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi menginstruksikan sedikitnya 3.000 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) telah terhubung ke pusat data pertanian, Agriculture War Room (AWR) di Jakarta, Senin (31/8). Instruksi tersebut dilaksanakan oleh 26 BPP di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Jumat (28/8) memenuhi tenggat waktu (deadline) dari Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi.
Pemenuhan tenggat waktu diinisiasi melalui kegiatan sosialisasi transformasi BPP Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) di Tarakan, Jumat pekan lalu (28/8). Diikuti 40 orang perwakilan penyuluh dan Admin BPP dari lima kabupaten/kota di Kaltara. Kegiatan dibuka oleh Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Maemunah.
"Setelah melaksanakan kegiatan simultan sosialisasi aplikasi program utama Kementan, fokusnya materi terkait input, rekapitulasi data dan laporan program utama pertanian, maka 26 BPP di Kaltara segera terhubung ke AWR Kementan di Jakarta," kata Bambang Gatut Nugraha, penyuluh pusat Kementan yang hadir sebagai narasumber di Tarakan tersebut.
Menurut dia dengan terhubung ke AWR Kementan, diharapkan peran utama BPP Kostratani sebagai pusat data dan informasi dapat terlaksana sesuai yang diharapkan."Setiap hari Kamis, para Admin IT dapat melaporkan kegiatannya ke website laporan utama Kementan. Jangan lupa selalu meng-update data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau Simluhtan," kata Bambang GN.
Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan transformasi BPP Kostratani dilakukan bertahap hingga 2021. Setidaknya ada 12 persyaratan harus dipenuhi BPP. Mulai dari penetapan lokasi BPP, sosialisasi KostraTani, pelatihan teknologi informasi (IT) dan manajemen data dan infromasi pertanian, pelatihan aplikasi pelaporan program utama Kementan, hingga implementasinya.
Penyuluh dibimbing mengimpelentasikan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok online (e-RDKK), penyusunan Calon Petani Calon Lahan (CPCL). "Tak hanya menyusun, penyuluh juga mampu verifikasi CPCL dan monitoring bantuan sarana produk pertanian."
Persyaratan lain adalah implementasi monitoring dan evaluasi (Monev) serta pelaporan hasil kegiatan program utama Kementan menjadi pelengkap persyaratan. Khusus untuk pelaporan hasil kegiatan secara periodik setiap Jumat, maka BPP Model Kostrani wajib melaporkan kepada Kostrada, Kostrawil, dan Kostanas dengan input data ke laporanutama.pertanian.go.id.
"Laporan secara otomatis terbaca oleh Mentan Syahrul di AWR Kementan. Data-data tersebut berasal dari BPP di seluruh Indonesia," kata Dedi Nursyamsi.
Hal itu sejalan dengan kebijakan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengembangkan KostraTani. "Kostratani bukan hanya pusat data dan informasi. Juga tempat konsultasi dan belajar petani. Mereka bisa cari tahu apa kebutuhan dan solusi peningkatan produktivitas."
Bambang GN melaporkan kegiatan pelatihan bagi 26 BPP KostraTani di Tarakan, ibukota Kaltara, Jumat pekan lalu (28/8) dirangkai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).
Kabid Penyuluhan Distan Kaltara, Maemunah mengingatkan tentang pentingnya tranformasi kelembagaan petani menuju korporasi petani dan mekanisme kerja tim membangun korporasi petani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika