REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) melaporkan, investor asing yang memegang Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah per Kamis (23/7) mencapai 29,63 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan posisi Januari 2020 yang mencapai 38,63 persen.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia menjadi faktor penentu kepemilikan asing dalam surat utang pemerintah. "Dukungan asing melemah dipengaruhi sentimen negatif belum terkendalinya kasus Covid-19," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (24/7).
Menurut Luky, investor asing masih cenderung wait and see terhadap situasi pandemi dan kebijakan pemerintah dalam menanggapinya. Dampaknya, DJPPR Kemenkeu mencatat, modal asing keluar (capital outflow) dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) per Senin (20/7) mencapai Rp 122,4 triliun.
Di sisi lain, tingginya minat perbankan menjadi penopang pemenuhan target penerbitan dalam setiap lelang SBN. Sepanjang April sampai Juli, perbankan domestik membeli sampai dengan Rp 248,68 triliun. Pembelian yang digambarkan Luky sebagai 'langkah agresif' ini didorong faktor melemahnya pertumbuhan kredit dan kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM).
Pembelian masif oleh perbankan ini yang menyebabkan pengurangan kepemilikan asing bisa diiringi dengan penurunan imbal hasil surat utang pemerintah tenor 10 tahun ke level 6,79 persen. Tingkat ini menurun dibandingkan Maret yang mencapai 8,3 persen. Surat utang pemerintah lima tahun pun berada di 5,91 persen.
Luky menyebutkan, situasi ini menggambarkan, kinerja lelang SBN bisa lebih baik meskipun tanpa dukungan dari investor asing. Di sisi lain, dukungan dari investor dalam negeri seperti bank, kepemilikan dana pensiun hingga asuransi sudah cukup kuat untuk membantu surat utang pemerintah.
"Kita bisa lihat, support asing yang berkurang tetap membuat kondisi kita membaik. Artinya, support domestic investor, khususnya perbankan, ternyata cukup baik untuk support yield atau SBN kita," ucap Luky.
Tren ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengurangi kepemilikan asing dalam surat utang pemerintah. Porsi investor yang tinggi akan membuat struktur pembiayaan anggaran suatu negara rentan terhadap sudden capital outflow atau aliran modal asing keluar secara tiba-tiba.
Di siis lain, dukungan dari investor domestik akan lebih ditingkatkan untuk menguatkan fundamental ekonomi Indonesia. "Asing masih penting, tapi kita ingin lebih balance agar kita jadi lebih resilient," tutur Luky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
