Rabu 08 Jul 2020 15:19 WIB

PHRI: Hotel dan Restoran Sudah Siap Beroperasi

PHRI telah membuat tiga versi protokol kesehatan untuk hotel dan restoran.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ), Hariyadi Sukamdani.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ), Hariyadi Sukamdani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku sudah siap beroperasi. Seperti diketahui, Covid-19 membuat pendapatan sektor tersebut menurun drastis hingga menutup restoran atau hotelnya.

"Hari ini kami ingin sampaikan ke masyarakat, kita siap. Sebab sebelumnya, industri pariwisata khususnya hotel dan restoran paling siap, tadi Pak Menteri Wishnutama melihat hotel sudah terapkan protokol kesehatan," ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani dalam Sosialisasi Kebijakan dan Simulasi Protokol Kesehatan Bagi Industri Parekraf di Masa Covid-19, di Jakarta, pada Rabu, (8/7).

Baca Juga

Ia menuturkan, PHRI telah membuat tiga versi protokol kesehatan untuk hotel dan restoran. Versi pertama dibuat pada awal Maret, saat kasus pertama Covid-19 di Indonesia ditemukan.

"Kami luncurkan protokol kesehatan versi pertama sekitar 7 Maret, jadi 5 hari setelah kasus pertama diumumkan. Sekarang, kami sudah membuat protokol kesehatan versi ketiga," jelasnya.

Hariyadi mengungkapkan, protokol kesehatan sengaja dibuat tiga versi karena mengikuti atau menyesuaikan dengan berbagai persyaratan yang diminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Yang sempat agak lama (pembahasannya), yaitu tata cara buffet, di kolam renang, dan tempat fitness," kata dia.

Setelah berdiskusi dengan Kemenkes, sambungnya, tata cara yang diajukan PHRI pun dinyatakan sesuai standar. "Jadi terima kasih ke Kemenkes dan Kemenparekraf, intinya kami sangat berbahagia karena pemerintah betul-betul dalam satu perahu, bagaimana atasi situasi sulit ini," ujar Hariyadi.

Dirinya melanjutkan, sekarang kondisinya fokus pada pengembalian permintaan atau demand. Maka, menurut dia, pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat.

"Yang trigger harus pemerintah, karena kalau pemerintah sendiri nggak mulai lakukan aktivitas dengan meeting dan perjalanan, akhirnya semua orang nggak berani," tegas dia. PHRI, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, sekaligus siap bekerja sama membantu pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement